JAKARTA — Sejumlah kementerian dan lembaga meminta tambahan anggaran untuk tahun 2027.
Sejak Senin (31/8) hingga Selasa (1/9) sejumlah komisi di DPR menggelar rapat dengan para mitra kerja membahas rencana kerja dan anggaran (RKA). Ada rapat yang digelar terbuka dan tertutup.
Dalam rapat itu, kementerian dan lembaga meminta tambahan anggaran dari pagu anggaran yang sudah ditetapkan.
CNNIndonesia.com merangkum sejumlah kementerian dan lembaga yang meminta tambahan anggaran berdasar rapat-rapat tersebut:
-Kemendikdasmen, pagu anggaran Rp61,10 triliun. Usulan tambahan Rp157,76 triliun
-Mahkamah Agung, pagu anggaran Rp19,34 triliun. Usulan tambahan Rp7,9 triliun
-Komisi Yudisial, pagu anggaran Rp201,09 miliar. Usulan tambahan Rp31,3 miliar
-Komisi Pemilihan Umum, pagu anggaran Rp4,68 triliun. Usulan tambahan Rp78,3 miliar
-Bawaslu, pagu anggaran Rp3,74 triliun. Usulan tambahan Rp772,74 miliar
-Mahkamah Konstitusi, pagu anggaran Rp360,8 miliar. Usulan tambahan Rp67 miliar
-Kejaksaan Agung, pagu anggaran Rp21,5 triliun. Usulan tambahan Rp22,1 triliun
-Kementerian Sekretariat Negara, pagu anggaran Rp2,6 triliun. Usulan tambahan Rp6,6 triliun
-Polri, pagu anggaran Rp139,19 triliun. Usulan tambahan Rp66 triliun
-Kementerian Komunikasi dan Digital, pagu anggaran Rp11,5 triliun. Usulan tambahan Rp3,2 triliun
-Komisi Pemberantasan Korupsi, pagu anggaran Rp1,4 triliun. Usulan tambahan Rp774,3 miliar
-Badan Narkotika Nasional, pagu anggaran Rp1,4 triliun. Usulan tambahan Rp5,05 triliun
-Komnas HAM, pagu anggaran Rp94,23 miliar. Usulan tambahan Rp99,3 miliar
-Komnas Perempuan, pagu anggaran Rp39,30 miliar. Usulan tambahan Rp14,9 miliar
-Kementerian Hukum, pagu anggaran Rp3,4 triliun. Usulan tambahan Rp837,18 miliar
-Kementerian Kehutanan, pagu anggaran Rp8,69 triliun. Usulan tambahan Rp4,68 triliun.
-Basarnas, pagu anggaran Rp1,56 triliun. Usulan tambahan Rp2,16 triliun.
-Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), pagu anggaran Rp2,52 triliun. Kebutuhan anggaran Rp4,64 triliun, jadi terdapat backlog senilai Rp2,12 triliun.
Laporan Khusus & Verifikasi Fakta: Tim Redaksi NadiKabar.com • Standar Jurnalisme Siber Indonesia.