Jakarta - Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas), E. Aminudin Aziz mengatakan tambahan Pagu Anggaran Perpusnas tahun 2027 sebesar Rp417,725 miliar dapat memperkuat program peningkatan literasi di Indonesia.
Tambahan tersebut diarahkan untuk memperkuat lima program prioritas, yakni bantuan bacaan bermutu, Relawan Literasi Masyarakat (Relima), KKN Tematik Literasi, jurnal elektronik, serta akreditasi perpustakaan sekolah/madrasah.
"Dari tambahan tersebut, sebesar Rp40,309 miliar dialokasikan untuk bantuan bacaan bermutu pada 10.000 lokus bantuan dan 10.000 lokus pembinaan pengelola," kata Aminudin dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.
Sementara itu, lanjutnya, anggaran sebesar Rp3,475 miliar dialokasikan untuk Relima dengan target meningkat dari 360 menjadi 500 orang, Rp2,3 miliar untuk KKN Tematik Literasi dengan target meningkat dari 1.000 menjadi 1.500 kelompok masyarakat, Rp3,5 miliar untuk tiga paket jurnal elektronik, serta Rp415,7 juta untuk akreditasi perpustakaan sekolah/madrasah.
Ia mengemukakan bantuan bacaan bermutu tetap menjadi salah satu prioritas, karena kebutuhan masyarakat terhadap bahan bacaan berkualitas masih tinggi, terutama di desa dan wilayah yang membutuhkan penguatan akses terhadap sumber pengetahuan. Perpusnas juga memberikan perhatian terhadap daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
"Pada tahun 2026, program ini dihentikan karena tidak memiliki anggaran, padahal justru tuntutan masyarakat untuk bacaan bermutu di desa sangat tinggi," ucap Aminudin.
Selain pagu tersebut, Komisi X DPR RI menerima usulan tambahan anggaran Perpusnas sebesar Rp307,774 miliar. Usulan tambahan tersebut selanjutnya akan disampaikan Komisi X DPR RI kepada Badan Anggaran DPR RI untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan mekanisme penganggaran.
Komisi X DPR RI juga memberikan sejumlah masukan untuk memperkuat program Perpusnas, antara lain terkait kebutuhan literasi daerah, penguatan layanan di tengah transformasi digital, pengembangan perpustakaan di daerah 3T dan kelompok marginal, peningkatan kualitas dan akses layanan perpustakaan, serta penguatan kemitraan dengan perpustakaan daerah dan perpustakaan sekolah.
"Perlu indikator yang jelas dalam mengukur keberhasilan perpustakaan. Yang jadi pertanyaan, kinerja perpustakaan itu diukur berdasarkan jumlah koleksi yang dimiliki, jumlah kunjungan atau kegiatan yang diselenggarakan?" kata Ketua Komisi X DPR RI Agung Widyantoro.
Menanggapi hal tersebut, Aminudin menjelaskan bahwa kinerja perpustakaan perlu dilihat secara komposit dan tidak dapat diukur hanya dari satu indikator. Pertambahan koleksi, tingkat pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat, serta program yang kreatif dan relevan merupakan bagian yang saling berkaitan dalam mengukur kinerja perpustakaan.
“Perpustakaan itu akan dikatakan baik ketika koleksinya bertambah setiap saat. Jumlah pengunjung juga menjadi indikator penting karena perpustakaan harus dimanfaatkan masyarakat. Selain itu, program perpustakaan perlu terus dikembangkan melalui kreativitas, diversifikasi, dan diferensiasi agar tetap menarik dan relevan," tuturnya.
Aminudin menambahkan sebanyak 269 provinsi, kabupaten dan kota menjadi lokasi prioritas Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik 2027 dengan total alokasi Rp118,75 miliar. Penentuan lokasi prioritas mempertimbangkan, antara lain aspek kelembagaan, kapasitas fiskal daerah, akreditasi perpustakaan, hasil evaluasi, serta kesiapan daerah dalam melaksanakan program.
Melalui penguatan anggaran dan program tersebut, Perpusnas terus mendorong agar perpustakaan tidak hanya memperluas akses masyarakat terhadap bahan bacaan dan sumber pengetahuan, tetapi juga semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan budaya baca, literasi, dan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Laporan Khusus & Verifikasi Fakta: Tim Redaksi NadiKabar.com • Standar Jurnalisme Siber Indonesia.