Jakarta - Tim Ekspedisi Patriot (TEP) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) mengembangkan sistem digital untuk membantu warga kawasan transmigrasi Ransiki, Manokwari Selatan, Papua Barat, memulai pengajuan dokumen kependudukan melalui telepon seluler.
Ketua TEP ITS Yogantara Setya Dharmawan mengatakan sistem tersebut dikembangkan untuk menjawab kendala jarak dan akses masyarakat dalam memperoleh pelayanan administrasi kependudukan.
“Kami melihat masyarakat tidak seharusnya selalu menempuh perjalanan jauh hanya untuk memulai pengurusan dokumen kependudukan. Karena itu, kami mencoba menghadirkan sistem yang sederhana dan mudah diakses melalui telepon seluler, sehingga teknologi dapat membantu mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat,” kata Yogantara dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Jumat.
Sistem tersebut dikembangkan untuk mendukung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Manokwari Selatan dalam memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan.
Melalui sistem digital itu, masyarakat nantinya dapat mengajukan kebutuhan administrasi kependudukan lebih awal tanpa harus terlebih dahulu datang ke kantor Disdukcapil.
Inovasi tersebut merupakan bagian dari kegiatan TEP di kawasan transmigrasi melalui riset bertema “Digitalisasi Kelembagaan Organisasi Non-Profit di Kawasan Transmigrasi Ransiki”.
Yogantara mengatakan sistem digital tersebut tidak dirancang untuk menggantikan petugas pelayanan, melainkan membantu pelaksanaan pelayanan dengan pola jemput bola.
“Digitalisasi ini bukan dimaksudkan untuk menggantikan petugas pelayanan. Justru sebaliknya, sistem tersebut dirancang untuk memperkuat pola jemput bola,” ujar dia.
Menurut dia, data pengajuan warga dapat membantu pemerintah mengetahui kebutuhan masyarakat lebih awal sebelum petugas mendatangi kampung dan wilayah yang jauh dari pusat pelayanan.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Barat 2025–2029 mencatat pada 2024 terdapat 53 kampung/kelurahan di Manokwari Selatan yang menerima sinyal internet telepon seluler.
Sebanyak 33 di antaranya menerima jaringan 4G/LTE, 12 menerima 3G/H+/EVDO, dan delapan menerima 2,5G/E/GPRS.
Pada 30 Juli 2026, Kementerian Transmigrasi melepas 1.476 peserta TEP yang tergabung dalam 246 tim untuk bertugas di 53 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Sebanyak 53 lokasi tersebut merupakan bagian dari 154 kawasan transmigrasi prioritas yang sebelumnya telah dikunjungi dan dipetakan melalui TEP 2025.
Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan keterlibatan perguruan tinggi melalui TEP diarahkan agar ilmu pengetahuan dan inovasi dapat digunakan untuk menjawab persoalan masyarakat di kawasan transmigrasi.
“Kami ingin ilmu pengetahuan tidak hanya berhenti di kampus atau dalam laporan penelitian, tetapi hadir menjawab persoalan masyarakat. Kalau warga yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan bisa mendapatkan akses pelayanan yang lebih mudah melalui teknologi, maka itulah manfaat nyata yang ingin kita hadirkan,” ujar dia.
Menurut Iftitah, transformasi transmigrasi bukan semata pembangunan kawasan secara fisik, melainkan juga peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penguatan sumber daya manusia, teknologi, dan inovasi.
Ia mengatakan pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat perlu bekerja bersama agar inovasi yang dikembangkan dapat menjawab kebutuhan pembangunan di kawasan transmigrasi.
Laporan Khusus & Verifikasi Fakta: Tim Redaksi NadiKabar.com • Standar Jurnalisme Siber Indonesia.