Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkap kebutuhan anggaran pada 2027 jauh lebih besar dibandingkan pagu yang telah ditetapkan pemerintah. Kondisi tersebut membuat lembaga ini masih menghadapi kekurangan anggaran lebih dari Rp2 triliun.
Kebutuhan anggaran BMKG untuk 2027 berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) mencapai Rp4,65 triliun. Sementara itu, pagu anggaran yang disiapkan pemerintah hanya Rp2,52 triliun.
"Kemudian untuk backlog anggaran 2027 berdasarkan Renstra kebutuhan anggaran BMKG tahun 2027 mencapai Rp4,649 triliun, sedangkan pagu anggaran yang tersedia adalah Rp2,523 triliun. Terdapat backlog Rp2,126 triliun, terdiri atas ada uraiannya, backlognya di berbagai kebutuhan operasional, program dukungan manajemen, dan kegiatan kebutuhan non-operasional program MKG," kata Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani dalam rapat bersama Komisi V DPR RI, Selasa (1/9/2026).
Keterbatasan ruang anggaran tersebut terjadi ketika BMKG tetap harus menjalankan layanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika di seluruh Indonesia. Kebutuhan operasional juga mencakup pemeliharaan peralatan serta penguatan sistem informasi dan peringatan dini.
Untuk 2027, pagu BMKG sebesar Rp2,523 triliun dibagi untuk program dukungan manajemen dan program meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Struktur pendanaan juga berasal dari beberapa sumber, dengan Rupiah Murni menjadi sumber terbesar.
"Untuk pagu anggaran 2027 sebesar 2,523 triliun akan kami optimalkan untuk menjaga operasional, memperkuat infrastruktur BMKG, memelihara peralatan operasional, dan meningkatkan kualitas informasi dan peringatan dini. Kemudian dukungan terhadap pemenuhan backlog anggaran tahun 2027 sangat kami harapkan untuk menjamin kesinambungan dan kualitas layanan MKG kepada masyarakat," ujarnya.
Sejumlah kebutuhan infrastruktur telah masuk dalam rencana penggunaan anggaran 2027. Salah satunya penguatan infrastruktur melalui pinjaman luar negeri, termasuk pembangunan radar, pengamatan kelautan, satelit, dan sistem peringatan dini banjir pesisir.
Selain itu, BMKG menyiapkan anggaran SBSN sebesar Rp273,89 miliar untuk berbagai pembangunan infrastruktur gedung layanan. Rencana tersebut mencakup pembangunan tiga radar C-Band serta satu radar maritim X-Band.
"Untuk SBSN dananya sebesar 273,89 miliar ini untuk berbagai kegiatan terutama pembangunan infrastruktur gedung layanan di 20 lokasi. Kemudian juga yang terpenting terkait dengan pembangunan 3 unit radar C-Band di Bali, Aceh, dan di Padang, dan 1 unit radar maritim X-Band di Manado," kata Faisal.
Laporan Khusus & Verifikasi Fakta: Tim Redaksi NadiKabar.com • Standar Jurnalisme Siber Indonesia.