Jakarta - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 dirancang dengan mengutamakan peningkatan kualitas anggaran.
Pemerintah menargetkan defisit sebesar 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada RAPBN 2027. Wamenkeu mengatakan pengendalian defisit tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga kesehatan fiskal sekaligus meningkatkan kualitas APBN.
“Ini adalah angka yang kami rancang agar dapat meningkatkan kualitas anggaran,” kata Suahasil dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.
Pendapatan negara pada RAPBN 2027 ditargetkan sebesar Rp3.426 triliun atau tumbuh 6,8 persen dari proyeksi (outlook) APBN 2026 sebesar Rp3.208,1 triliun. Angka itu juga termasuk penerimaan perpajakan yang ditargetkan mencapai mencapai Rp2.908 triliun, naik 10,5 persen dari proyeksi APBN 2026 yang diperkirakan mencapai Rp2.631,4 triliun.
“Ini adalah pertumbuhan pajak yang baik untuk standar Indonesia. Dengan pertumbuhan ekonomi 6 persen dan inflasi 3 persen, pertumbuhan nominal PDB sekitar 9 persen, penerimaan pajak diharapkan tumbuh lebih tinggi dari itu,” ujar Wamenkeu.
Sementara itu, belanja negara dalam RAPBN 2027 direncanakan sebesar Rp4.097,2 triliun atau tumbuh 3,9 persen dari proyeksi APBN 2026 sebesar Rp3.942,4 triliun.
Pemerintah akan terus mendorong efisiensi belanja dengan tetap memastikan kebutuhan prioritas masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan dapat terpenuhi.
“Di sinilah kami terus bekerja pada efisiensi dan juga menjaga prioritas,” katanya menambahkan.
Adapun belanja yang menjadi perhatian antara lain perlindungan sosial, operasional pemerintahan, belanja pegawai, serta transfer ke daerah (TKD).
TKD ditargetkan sebesar Rp735 triliun, naik 5,5 persen dari proyeksi APBN 2026 sebesar Rp696,9 triliun, dengan kebijakan yang juga memperhatikan kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan penyesuaian belanja guna mendukung efektivitas pelaksanaan pembangunan di daerah.
Wamenkeu menyatakan pemerintah akan terus memperkuat kualitas dan kesehatan APBN melalui pengelolaan fiskal yang efisien, terukur, dan tetap menjaga program prioritas nasional.
Laporan Khusus & Verifikasi Fakta: Tim Redaksi NadiKabar.com • Standar Jurnalisme Siber Indonesia.