Memuat Waktu WIB...
Trending:
#5G Indonesia #BI Rate #Timnas Day #Ekonomi Digital
Nasional

Wamenko: Harga gabah tembus Rp8.000 per kg, HET-HPP masih dikaji

NadiKabar Biro
Wamenko: Harga gabah tembus Rp8.000 per kg, HET-HPP masih dikaji
Dokumentasi dan liputan resmi tim redaksi NadiKabar.com terkait Wamenko: Harga gabah tembus Rp8.000 per kg, HET-HPP masih dikaji.

Jakarta - Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq mengatakan pemerintah masih mengkaji kemungkinan penyesuaian harga eceran tertinggi (HET) beras dan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah, seiring kenaikan harga gabah di sejumlah daerah yang telah menembus Rp8.000 per kilogram.

“Penyesuaian HET, HPP itu kan mempunyai konsekuensi yang cukup kompleks. Kita tidak mau nanti kemudian ini justru menjadi pemicu inflasi. Jadi ini dikaji lebih dalam,” kata Hanif saat ditemui di Jakarta, Kamis.

Pernyataan tersebut disampaikan Hanif sekaligus merespons laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat harga beras di penggilingan, grosir, dan eceran terus naik selama delapan bulan berturut-turut pada Januari hingga Agustus 2026.

Hanif mengatakan pemerintah perlu memperhitungkan berbagai konsekuensi sebelum mengambil keputusan terkait penyesuaian HET dan HPP.

Adapun HPP gabah di tingkat petani saat ini ditetapkan Rp6.500 per kilogram, tetapi di sejumlah daerah harga gabah dilaporkan mencapai Rp7.700 per kilogram bahkan melampaui Rp8.000 per kilogram.

Di sisi lain, Hanif mengatakan pemerintah saat ini tengah melakukan penghitungan ulang ketahanan pangan nasional untuk memetakan dampak El Nino yang berlangsung lebih panjang dari perkiraan awal.

Menurut Hanif, meskipun ketersediaan stok pangan saat ini masih terjaga, pemerintah perlu memperhitungkan kondisi ke depan, terutama karena fenomena El Nino disertai curah hujan yang sangat rendah.

“Kita tentu tidak mau diam pada saat harga gabah di beberapa tempat sudah mencapai Rp8.000. Maka kita lakukan langkah-langkah rekalkulasi,” ujarnya.

Pemerintah, lanjutnya, mengaktifkan satuan tugas untuk menghitung ulang ketahanan pangan pada seluruh komoditas yang berpotensi terdampak El Nino.

Hanif menambahkan kebijakan pangan tidak dapat dipisahkan dari kebijakan impor dan ekspor. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengetahui secara rinci kondisi setiap komoditas yang mengalami gangguan akibat kondisi iklim.

Ia juga mengingatkan El Nino tidak boleh ditanggapi dengan enteng karena dampaknya dapat mempengaruhi ketahanan pangan nasional.

“Kita ternyata belum mampu, belum tahan pada saat didera El Nino dengan curah hujan yang sangat rendah ini dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Laporan Khusus & Verifikasi Fakta: Tim Redaksi NadiKabar.com • Standar Jurnalisme Siber Indonesia.

Topik Terkait: #Nasional #Berita Terkini #NadiKabar #Indonesia