Nasional
Advokat: RUU Perampasan Aset harus perjelas "pidana ekonomi lainnya"
Praktisi hukum Amin Fahrudin mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset harus menjelaskan ketentuan soal "tindak pidana ekonomi lainnya" yang
Redaksi NadiKabar
✓
Redaksi NadiKabar
•
Dipublikasikan: Rabu, 28 Oktober 2026 pukul 12:17 WIB
• ⏱ 2 menit baca
NASIONAL
📖 Baca Juga
Artikel ini diproduksi, disunting, dan diverifikasi oleh Dewan Redaksi NadiKabar.com sesuai dengan Standar Kompetensi Wartawan dan Pedoman Pemberitaan Media Siber.
Pedoman Media Siber: NadiKabar.com berkomitmen mematuhi Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers Indonesia. Apabila ada hak jawab atau koreksi, silakan hubungi redaksi melalui kanal kontak kami.
