NADIKABAR.COM — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memprioritaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan karena luasnya area yang masih memerlukan upaya pemadaman.

Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta, Rabu, mengatakan kedua provinsi tersebut menjadi fokus penanganan karhutla saat ini.

"Kita lihat bahwa Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan adalah dua provinsi yang memang menjadi titik poin kita sekarang, titik prioritas kita, lebih prioritas," katanya.

Berdasarkan data BNPB per 13 Oktober 2026, luas area karhutla yang masih dalam penanganan di enam provinsi mencapai 663,61 hektare.

Berton menjelaskan bahwa di Kalimantan Tengah terdapat area seluas 7,80 hektare yang sedang ditangani petugas.

Selain itu, di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah, luas area karhutla yang masih dalam penanganan mencapai 513,89 hektare.

Sementara itu, luas area karhutla yang sedang ditangani di Sumatera Selatan tercatat 49,58 hektare, sedangkan di Jambi mencapai sekitar 74,5 hektare.

"Kemudian di provinsi lain seperti di Sumatera Selatan itu ada sekitar hampir 50 hektare, dan di Jambi ada 74,5 hektare," ujarnya.

Berton mengatakan kondisi di Riau menunjukkan perkembangan berbeda karena tidak ada lagi titik api yang terpantau maupun laporan kebakaran aktif yang diterima BNPB.

"Sementara di Riau saat ini tidak kita temukan lagi titik api dan sudah tidak ada lagi yang dilaporkan kepada kami," katanya.

Untuk mempercepat penanganan karhutla, BNPB bersama unsur terkait melakukan berbagai upaya pemadaman, baik melalui operasi darat maupun udara.

Upaya tersebut mencakup pemadaman langsung oleh petugas di lapangan, pengerahan helikopter pengebom air atau water bombing, serta operasi modifikasi cuaca (OMC).

Menurut Berton, penanganan akan terus dilakukan untuk memadamkan titik api dan mengurangi asap akibat kebakaran hutan dan lahan.

BNPB juga memperkuat koordinasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta unsur terkait lainnya agar upaya pemadaman dapat berjalan lebih efektif.

Langkah tersebut diharapkan dapat menekan dampak karhutla terhadap masyarakat sekaligus mengurangi potensi penyebaran asap ke wilayah lain, termasuk negara tetangga.