NADIKABAR.COM — Perum BULOG terus memperkuat dukungannya terhadap operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) melalui penyediaan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta pemanfaatan koperasi sebagai salah satu titik serah Bantuan Pangan.
Langkah ini jadi komitmen BULOG dalam mendekatkan akses pangan sekaligus mendukung penguatan ekonomi kerakyatan hingga tingkat desa dan kelurahan.
Diketahui, BULOG telah menuntaskan penyaluran 53,5 ton beras SPHP ke 107 titik KDKMP di tujuh provinsi. Jumlah ini setara dengan 10.700 kemasan ukuran 5 kilogram yang seluruhnya telah terealisasi 100 persen.
Realisasi penyaluran ini tersebar di Jawa Tengah (47 KDKMP) dan Jawa Timur (42 KDKMP). Kemudian disusul Lampung (5 KDKMP), DKI Jakarta (4 KDKMP), Jawa Barat (4 KDKMP), Sumatera Selatan (4 KDKMP), dan Banten (1 KDKMP).
Dukungan ini ditegaskan dalam peninjauan operasionalisasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Tambakrejo, Kecamatan Waru, Sidoarjo, Jawa Timur. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, dan Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono. Hadir pula Ketua Ombudsman RI Nuzran Joher dan Direktur Utama Perum BULOG Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani.
Turut hadir mendampingi, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota, serta Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi.
Menko Pangan Zulhas menegaskan kehadiran KDKMP merupakan langkah strategis pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa. KDKMP juga disiapkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap berbagai subsidi.
"KDKMP dibangun agar perekonomian tumbuh di desa. KDKMP juga akan menyalurkan berbagai program bantuan dan subsidi pemerintah," ujar Zulhas pada keterangan tertulisnya, Kamis (15/10/2026).
Bantuan tersebut meliputi pupuk bersubsidi, Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan beras, beras SPHP, LPG 3 kg, minyak goreng, hingga alat dan mesin pertanian (alsintan). KDKMP juga akan berperan sebagai agen bank-bank Himbara.
Pernyataan tersebut mempertegas peran KDKMP sebagai pusat pelayanan yang mengintegrasikan berbagai program pemerintah. Hal ini diharapkan mampu memperpendek rantai distribusi kebutuhan sehari-hari warga.
Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan kesiapan pihaknya mendukung penguatan peran koperasi tersebut. BULOG berkomitmen penuh memastikan ketersediaan pasokan beras SPHP agar operasional berjalan optimal.
"Kami mendukung penuh kesiapan pasokan beras SPHP untuk memenuhi kebutuhan koperasi dengan tidak membatasi kuota pemesanan beras SPHP bagi KDKMP. Kami juga terus memperkuat koordinasi agar proses pemesanan, pengiriman, dan pelayanan berjalan lancar," tegas Ahmad Rizal.
Secara paralel, BULOG tengah memproses pemenuhan kebutuhan beras SPHP untuk 1.250 titik KDKMP. Ke depannya, penyaluran ini ditargetkan terus diperluas secara bertahap hingga mencapai 8.000 titik.
Selain suplai SPHP, BULOG juga mendukung pemanfaatan KDKMP sebagai titik serah program Bantuan Pangan. Hingga 13 Oktober 2026, sebanyak 28 KDKMP di lima provinsi telah sukses beroperasi melayani masyarakat.
Sebanyak 28 titik tersebut tersebar di Jawa Timur (16 titik), Jawa Barat (5 titik), dan Jawa Tengah (4 titik). Kemudian, DI Yogyakarta (2 titik) serta Sulawesi Selatan (1 titik).
Setiap penyerahan bantuan dipastikan melalui verifikasi identitas yang ketat. Hal ini dilakukan demi memastikan Bantuan Pangan diterima tepat sasaran oleh masyarakat yang berhak.
Bagi wilayah yang KDKMP-nya belum siap menjadi titik serah, BULOG tetap melaksanakan penyaluran melalui mekanisme reguler. Langkah ini memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat.
Guna menjaga keberlanjutan program ini, BULOG terus bersinergi dengan Badan Pangan Nasional, PT Agrinas Pangan Nusantara, serta pemerintah daerah. Sinergi lintas sektor ini sangat krusial untuk memperkuat KDKMP sebagai jaringan distribusi terintegrasi.
Melalui sinergi ini, BULOG berkomitmen menjadikan koperasi sebagai mitra andalan. Kehadirannya diharapkan mampu memperluas akses beras dengan harga terjangkau sekaligus menggerakkan aktivitas perekonomian di tingkat desa.
