NADIKABAR.COM — Anggota DPR RI menilai penguatan literasi kebencanaan perlu dilakukan secara berkesinambungan terhadap masyarakat, terutama di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, yang memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi.
Anggota Komisi VIII DPR RI Isfhan Taufik Munggaran di Cianjur, Selasa, mengatakan kerawanan tinggi terhadap berbagai bencana alam mulai dari gempa bumi, tanah longsor dan pergerakan tanah, dapat terjadi mulai dari wilayah utara hingga selatan Cianjur.
Karena itu, lanjutnya, kesiapsiagaan dan kewaspadaan masyarakat harus lebih ditingkatkan, terlebih ketika peralihan musim dari panas ke hujan yang dapat memicu terjadinya bencana alam dengan mengutamakan keselamatan jiwa dan keluarga.
"Literasi kebencanaan disertai kesiapsiagaan dan kewaspadaan harus diberikan pemerintah daerah (pemda) bagi masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana dengan mengutamakan keselamatan jiwa serta jeli membaca tanda alam akan terjadi bencana," katanya.
Sinergi berkelanjutan antara DPR RI, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur dan pemerintah pusat dapat mempercepat pemulihan warga terdampak bencana di Cianjur agar segera dapat menjalani kehidupan secara normal tanpa harus menunggu lama setelah terjadi bencana.
Komisi VIII DPR RI, tutur dia, memiliki peran sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah khususnya dalam memastikan kebijakan, program, dan penggunaan anggaran negara dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
Pihaknya bermitra dengan Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Baznas, Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan KPAI.
Sedangkan terkait kebencanaan, sebagai wakil masyarakat Cianjur di DPR RI yang bermitra dengan BNPB berperan untuk dapat menyuarakan aspirasi masyarakat guna mempercepat proses penanganan bencana di Cianjur segera terealisasi.
Selama dua tahun terakhir, ia kerap mengunjungi wilayah terdampak bencana di Kabupaten Cianjur, dimana sebagian besar masyarakat korban bencana berharap segera mendapat bantuan pembangunan dan relokasi dari pemerintah pusat.
"Pada kesempatan kali ini, saya mendampingi langsung Bupati Cianjur bertemu dengan Kepala BNPB guna memastikan kapan bantuan untuk masyarakat terdampak bencana alam pergeseran tanah dan longsor tahun 2024 dapat direalisasikan," katanya.
Pasalnya sejak dua tahun terakhir, sebagian besar warga, terutama di wilayah selatan Cianjur, bertahan tinggal di rumah yang rawan ambruk atau di dalam hunian sementara yang dibangun secara mandiri karena rumah mereka rusak berat.
