NADIKABAR.COM — Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mendorong agar Kementerian Keuangan memperbesar alokasi anggaran untuk pemberdayaan agar masyarakat bisa berdaya dan mandiri.
"Jangan pelit-pelit soal anggaran pemberdayaan, mengeluarkan dana untuk pemberdayaan. Itu investasi yang akan mengurangi jumlah anggaran untuk bantuan sosial," kata Menko Muhaimin Iskandar dalam acara dialog nasional pemberdayaan bertajuk "Langkah Transformasi Pemberdayaan Masyarakat Menuju Indonesia Emas 2045", di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, dengan anggaran pemberdayaan masyarakat yang besar dan terarah akan efektif untuk mengurangi ketergantungan masyarakat miskin pada bantuan sosial.
Pihaknya pun meyakini dengan orientasi pemberdayaan masyarakat, dalam waktu lima tahun, anggaran APBN yang diperlukan untuk pemberian bantuan sosial, akan berkurang.
"Dengan orientasi pemberdayaan ini. Lima tahun saya jamin APBN kita akan mengurangi jumlah bantuan sosial," kata Muhaimin Iskandar.
Pihaknya pun berharap bila terjadi efisiensi anggaran, maka anggaran pemberdayaan tidak ikut terpotong.
"Ketika ada efisiensi anggaran, janganlah mengurangi anggaran pemberdayaan. Karena anggaran pemberdayaan itu justru yang akan menambah pendapatan negara di periode anggaran berikutnya," kata Muhaimin Iskandar.
Pihaknya pun terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga yang berada di bawah Kemenko PM untuk menyinkronkan pemberdayaan masyarakat dengan pemberian bansos.
"Kita akan terus mendorong dan mewujudkan jaminan peningkatan taraf hidup yang berkelanjutan dan lepas dari bantuan sosial. Tagline yang terus kita kenakan, bansos sementara, berdaya selamanya," kata Muhaimin Iskandar.
Dalam dialog nasional tersebut turut dihadiri oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, dan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka.
