NADIKABAR.COM — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyelaraskan peta jalan (roadmap) pembangunan perumahan 2025-2029 guna memperkuat strategi pencapaian program 3 Juta Rumah.
Dalam pertemuan dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy di Jakarta, Rabu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan koordinasi dengan Bappenas diperlukan untuk memastikan target dan capaian sektor perumahan sejalan dengan perencanaan pembangunan nasional, termasuk dalam penyusunan laporan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Kami memohon arahan agar laporan dua tahun pemerintahan Presiden di bidang perumahan yang akan kami sampaikan sesuai dengan ukuran dan arahan Bappenas," kata Maruarar dikutip dari keterangan persnya.
Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel mengatakan dalam koordinasi sebelumnya, Bappenas telah menilai target dalam peta jalan Kementerian PKP selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Menurut dia, pembahasan lanjutan dilakukan untuk mempertajam perencanaan serta memperkuat dukungan berbagai pemangku kepentingan dalam mencapai target pembangunan perumahan.
Dalam pelaksanaannya, Kementerian PKP mendorong sejumlah program untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak, antara lain melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), dan Kredit Program Perumahan.
Kementerian PKP mencatat realisasi penyaluran FLPP sejak 2025 hingga 14 Oktober 2026 tercatat mencapai 459.468 unit rumah subsidi.
Sementara itu, target program BSPS meningkat dari 45.000 unit pada 2025 menjadi 400.000 unit pada 2026.
Di sisi pembiayaan, realisasi kredit atau KUR program perumahan mencapai Rp27,37 triliun dengan jumlah penerima sebanyak 114.672 debitur. Program tersebut mendukung pembiayaan bagi pelaku usaha dalam ekosistem perumahan, mulai dari pengembang, kontraktor, pedagang bahan bangunan, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dalam pertemuan tersebut, Deputi Bidang Infrastruktur Bappenas Abdul Malik Sadat Idris mengatakan sinkronisasi program perumahan diperlukan untuk mendukung percepatan program 3 Juta Rumah sebagai salah satu program prioritas nasional.
Menurut dia, strategi percepatan terus dirumuskan agar pelaksanaan program dapat menjangkau lebih banyak masyarakat sekaligus berkontribusi terhadap pengurangan kekurangan pasokan rumah (backlog).
Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengapresiasi upaya Kementerian PKP dalam membangun ekosistem perumahan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Ia menilai ekosistem yang terbangun dan strategi yang jelas menjadi fondasi penting untuk mencapai target pembangunan perumahan sekaligus menggerakkan industri terkait.
Rachmat juga mengatakan capaian pembangunan dan renovasi rumah pada 2025 hingga triwulan III 2026 menjadi modal untuk mempercepat pencapaian target pada 2027-2029.
Ia menegaskan dukungan Bappenas terhadap upaya Kementerian PKP dalam memperkuat sektor perumahan sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat atas hunian yang layak.
