NADIKABAR.COM — Wakil Panglima TNI yang merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menjelaskan lembaga yang dipimpinnya merupakan pengembangan dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
Namun, lembaga hasil pengembangan BNPP itu tidak lagi dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri yang semula ex officio merangkap Kepala BNPP.
"Iya dulunya ad-interim-nya Mendagri ya. Sekarang berdiri sendiri," kata Maruli menjawab pertanyaan wartawan usai acara pelantikan sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala BNPPDT di Istana Negara, Jakarta, Kamis.
Maruli menjelaskan badan pengelola perbatasan diperluas jangkauannya hingga ke daerah-daerah terpencil karena pembangunan di daerah-daerah tersebut dan kesejahteraan masyarakatnya merupakan fokus dari Presiden Prabowo .
"Jadi, ini dikembangkan lagi, karena kebetulan saya beberapa tahun belakangan ini banyak sekali mengerjakan untuk meningkatkan perekonomian di masyarakat di daerah-daerah terpencil. Itu yang mungkin jadi ide dari Bapak Presiden untuk lebih fokus pada masyarakat-masyarakat yang di perbatasan-perbatasan dan terpencil ini," kata Maruli.
Maruli melanjutkan operasional kelembagaan tidak banyak berubah, justru diperluas jangkauannya dan diperkuat dengan fokus untuk menyejahterakan masyarakat di perbatasan dan daerah-daerah terpencil.
"Kita sudah dalam dua tahun terakhir ini bersama dengan Presiden, sistem perbelanjaan kita sudah ada swakelola. Ini dikerjakan bersama masyarakat itu nilainya sangat rendah, mungkin di bawah 50 persen. Inilah mungkin kita terus akan upgrade di daerah-daerah," kata Maruli.
Selain meningkatkan kesejahteraan, jelas Maruli, tugas-tugas pokok seperti mengelola perbatasan, termasuk menetapkan batas wilayah di daerah-daerah yang belum menemukan kesepakatan dengan negara-negara tetangga.
"Kepastian pengelolaan perbatasan itu jelas penting juga sehingga betul-betul perbatasan-perbatasan kita dengan negara tetangga bisa kita pastikan. Itu masih banyak. Kemarin, baru ditemukan, saya dapat coba berkomunikasi dengan orang-orang dari pengelola perbatasan bahwa ada satu daerah-daerah yang belum exact yang harus kita diskusikan," ujar Maruli.
Sementara itu, terkait koordinasi dengan kementerian/lembaga lain, Maruli menyampaikan dirinya akan berkoordinasi dengan Kementerian Desa, dan juga TNI, mengingat adanya batalyon-batalyon teritorial pembangunan yang akan dibangun di sejumlah daerah.
