Untuk memperluas layanan ekonomi desa, pemerintah juga menyiapkan pengembangan layanan transaksi keuangan melalui BRILink agar masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lebih mudah mengakses layanan perbankan.
Adapun dari sisi logistik, pemerintah memfasilitasi dukungan satu unit truk dan satu unit mobil pikap bagi setiap koperasi untuk membantu distribusi barang.
Pengelolaan koperasi diarahkan berjalan secara profesional dengan manajer bertanggung jawab atas kegiatan usaha, sementara kepala desa menjalankan fungsi pengawasan dengan tetap melibatkan partisipasi anggota.
Sebelumnya, Zulhas menjelaskan operasional KDKMP dilaksanakan secara bertahap sejak Oktober 2026, sedangkan pada 15 Oktober pemerintah menjadwalkan keterlibatan sejumlah pejabat untuk memantau langsung kegiatan koperasi.
Pemerintah berharap penguatan kesiapan layanan, sarana logistik, dan tata kelola tersebut dapat memperpendek rantai distribusi, memperluas akses kebutuhan pokok, serta membantu pemasaran hasil pertanian dan produk UMKM di perdesaan.
