NADIKABAR.COM — Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya kedaulatan ekologi dalam pengelolaan laut, dengan memastikan pemanfaatan sumber daya kelautan berjalan seimbang dengan perlindungan ekosistem demi menjaga keberlanjutan lingkungan dan kehidupan generasi mendatang.
“Kalau kita bicara kedaulatan bukan juga hanya kedaulatan wilayah dan negara, namun juga kedaulatan daripada ekologi itu sendiri harus dijaga,” kata Trenggono dalam Pertemuan Ilmiah Tahunan ke-22 Ikatan Sarjana Oseanologi Indonesia (ISOI) di Universitas Udayana, Bali, Kamis, sebagaimana dikutip dari keterangan pers.
Ia menilai tekanan terhadap sumber daya alam akan semakin besar seiring pertumbuhan penduduk dunia. Jumlah penduduk global diperkirakan mendekati 10 miliar jiwa pada 2050, yang berpotensi meningkatkan kebutuhan pangan, energi, dan berbagai sumber daya lainnya.
Di sisi lain, kapasitas lingkungan memiliki keterbatasan. Untuk itu, ia menyebut Indonesia perlu menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan manusia dan perlindungan ekosistem laut.
Trenggono berharap para akademisi dan peneliti oseanologi dapat memberikan masukan berbasis ilmu pengetahuan untuk memperkuat arah kebijakan kelautan nasional, termasuk dalam menentukan strategi pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan.
“Harapan saya, kami akan mendapatkan rumusan-rumusan pemikiran arahnya mau ke mana, bagaimana Indonesia dalam kurun waktu tertentu mampu menjaga laut kita supaya tetap sehat. Jika kita ingin memiliki keunggulan kompetitif seperti apa yang harus dikuasai,” ujarnya.
Salah satu upaya yang didorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menjaga keberlanjutan ekosistem adalah memperluas kawasan konservasi laut. KKP menargetkan kawasan konservasi laut Indonesia mencapai 97,5 juta hektare pada 2045.
Menurut Trenggono, kawasan konservasi perlu dijaga agar rantai kehidupan biota laut tetap berlangsung dan mampu menopang keberlanjutan sumber daya perikanan.
Selain konservasi, pemerintah mendorong pengelolaan perikanan yang lebih terukur untuk mengendalikan eksploitasi sumber daya laut. Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga populasi ikan sekaligus mempertahankan mata pencaharian masyarakat pesisir.
Trenggono menyebut sekitar 3,2 juta keluarga Indonesia menggantungkan hidup pada wilayah pesisir dan pulau-pulau.
Oleh karena itu, kebijakan ekonomi biru perlu memperhatikan keberlanjutan ekosistem sekaligus produktivitas dan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada laut.
KKP juga mendorong pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) untuk memperkuat sarana dan prasarana penunjang aktivitas nelayan.
Di sektor budi daya perikanan, KKP mengembangkan model budi daya udang terintegrasi dan teknologi budi daya ikan yang lebih produktif. Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan pasokan protein nasional tanpa memperbesar tekanan terhadap ekosistem laut.
