NADIKABAR.COM — Ombudsman Republik Indonesia mendorong percepatan pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, agar siswa asal daerah tersebut yang saat ini belajar di Madiun, dapat menempuh pendidikan di daerah sendiri.
Anggota Ombudsman RI Radian Syam, Rabu, mengatakan, hasil pemantauan pelaksanaan program Sekolah Rakyat di Ponorogo akan menjadi bahan rekomendasi kepada Kementerian Sosial, terutama terkait percepatan pembangunan fasilitas permanen.
“Kita akan sampaikan nanti ke Menteri Sosial untuk secepatnya bisa dilaksanakan pembangunan permanen di Ponorogo,” kata Radian saat melakukan pemantauan di Ponorogo.
Gedung permanen Sekolah Rakyat tersebut direncanakan dibangun di kawasan Jurang Gandul, Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Babadan.
Radian berharap pembangunan dapat diselesaikan pada 2027 sehingga fasilitas tersebut segera dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.
Menurut dia, keberadaan gedung permanen diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan sekaligus mendekatkan akses layanan bagi siswa asal Ponorogo yang saat ini masih mengikuti pembelajaran di Madiun.
Selain pembangunan infrastruktur, Ombudsman menyoroti keberlanjutan program pengembangan keterampilan siswa, termasuk kegiatan kewirausahaan dan pelatihan di bidang peternakan.
Radian mengatakan keterampilan yang telah diperoleh siswa perlu terus dikembangkan agar dapat menjadi bekal untuk masa depan.
“Harapannya jangan berhenti sampai di sini. Anak-anak juga punya keahlian, itu harus kita kembangkan,” ujarnya.
Ia menjelaskan pemantauan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program Sekolah Rakyat berjalan sesuai tujuan serta mengidentifikasi persoalan yang berpotensi menghambat pencapaian target pemerintah.
Berdasarkan hasil pemantauan sementara, pelaksanaan program Sekolah Rakyat di Ponorogo dinilai tidak menghadapi kendala berarti. Meski demikian, Ombudsman tetap membuka peluang menyampaikan rekomendasi kepada kementerian terkait apabila ditemukan persoalan yang membutuhkan penanganan.
“Kalau misalkan memang ada kendala, kami bisa ketahui kendalanya di mana, biar paling tidak kami bisa memberikan rekomendasi kepada kementerian terkait untuk segera diselesaikan,” katanya.
