NADIKABAR.COM — Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berkepanjangan. Puan meminta pemerintah memperkuat perlindungan kepada masyarakat yang terdampak karhutla.
"Karhutla yang terjadi di berbagai daerah sampai sekarang masih belum bisa diatasi. Banyak masyarakat telah merasakan dampaknya baik dari sisi kesehatan, keamanan, dan sosial," kata Puan dalam keterangannya, Selasa (13/10/2026).
Puan menyebut warga terdampak karhutla perlu menjaga keselamatan anak, mempertahankan pekerjaan, dan memenuhi kebutuhan rumah tangga dalam situasi yang belum pasti. Dirinya pun menyampaikan keprihatinan kepada masyarakat yang terdampak karhutla.
"Banyak keluarga sedang berusaha menjaga keselamatan sekaligus memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemerintah perlu memberi kepastian bahwa mereka memperoleh dukungan selama keadaan ini berlangsung dan memiliki jalan untuk memulihkan kehidupan setelahnya," ucapnya.
Puan meminta pemerintah mengambil langkah terpadu agar penanganan karhutla berkesinambungan antara pemadaman api dan perlindungan bagi warga terdampak. Terlebih lagi ada dampak kesehatan ke masyarakat imbas karhutla ini.
"Pemerintah pusat dan daerah harus memperkuat agenda perlindungan masyarakat selama karhutla berkepanjangan," tutur Puan.
Kegiatan sekolah dan aktivitas masyarakat lain yang terdampak karhutla perlu disesuaikan. Puan mendorong pemerintah menggunakan kebijakan perlindungan yang tersedia untuk menjangkau keluarga dengan tekanan paling berat.
"Penilaian perlu memperhatikan perubahan keadaan akibat karhutla, termasuk rumah tangga yang sebelumnya mampu memenuhi kebutuhannya tetapi kemudian kehilangan penghasilan atau menghadapi tambahan pengeluaran," ucap Puan.
Puan mengingatkan program pemulihan kepada masyarakat yang terdampak harus membuat mereka kembali mandiri. Pemerintah juga diminta memastikan kelanjutan dukungan ketika tahap penanganan berubah.
"Pemerintah dapat membantu dengan menjaga dukungan selama masih diperlukan dan membuka jalan agar penghidupan warga kembali berjalan," ungkapnya.
Puan menegaskan DPR melalui komisi terkait akan terus mengawal penanganan karhutla. Diharapkan dengan prioritas yang jelas dari pemerintah, masyarakat bisa melewati masa sulit imbas karhutla.
"DPR juga akan memperhatikan keselarasan keputusan Pemerintah dan kesinambungan perlindungan agar perubahan tahap penanganan tetap memberi kepastian bagi masyarakat," sebut dia.
"Dengan prioritas yang jelas dan dukungan yang mengikuti keadaan masyarakat, warga terdampak dapat melewati masa sulit serta membangun kembali kehidupannya dengan lebih percaya diri," tutupnya.
Diketahui, Kemenkes mencatat total ada 347 orang terluka dan 4 orang meninggal dunia. Angka ini adalah data per 9 September 2026.
Data korban karhutla disampaikan oleh Jubir Kemenkes Widyawati lewat YouTube BNPB, dilihat NadiKabar, Kamis (10/9). Ia menyampaikan data korban di 6 provinsi terdampak karhutla.
"Kita tahu bahwa saat ini seperti diterangkan Pak Berton ada 3 bencana kita alami, ini adalah data bencana masyarakat terdampak karhutla per 9 September 2026 terdampat di Kalsel, Kalteng, Kalbar, Kaltim, Jambi, Riau, dan Sumsel," kata Widyawati.
Ia lalu menyampaikan rincian korban di 6 provinsi tersebut. Korban yang paling banyak terdapat di Kalbar.
"Kota Banjarbaru ada beberapa yang alami luka berat dan rawat inap, kemudian luka ringan dan rawat jalan, kemudian Kalteng ada rawat inap, kemudian dengan luka ringan, dan rawat inap ada di Kalbar juga sebanyak 9 luka berat, 19 luka ringan, meninggalnya 1, dengan pengungsian sebanyak 45," jelas dia.
