Oleh karena itu, Tito mendorong Itjen Kemendagri memperkuat koordinasi dengan lembaga penegak hukum dan lembaga pengawas. Mulai dari KPK, kepolisian, BPK, BPKP, Komnas HAM, hingga Ombudsman.
Selain pengawasan, pergantian posisi Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) juga menjadi perhatian utama. Posisi ini mengemban tugas strategis dalam mendukung agenda Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih hingga Kampung Nelayan Merah Putih.
Terkait penempatan staf khusus, Tito mengaku sangat mempertimbangkan pengalaman serta rekam jejak. Menurutnya, seorang pejabat harus mampu bersikap tenang dalam memecahkan persoalan dan menjaga stabilitas organisasi.
Lebih jauh, mantan Kapolri ini menegaskan bahwa loyalitas adalah aspek utama dalam bekerja yang harus beriringan dengan kompetensi.
