NADIKABAR.COM — Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Universitas Riau (UNRI), Roren Adriansyah, melontarkan kritik terhadap seluruh anggota DPRD Kabupaten Pelalawan, Riau menyusul meninggalnya Ripka Fani Br S Milala (43), seorang warga yang meninggal dunia saat berlangsungnya penindakan terhadap suaminya oleh personel Satresnarkoba Polres Pelalawan.

Roren Adriansyah, yang berasal dari Cabang HMI Pekanbaru sekaligus menjabat Ketua Komisariat HMI UNRI, mempertanyakan belum terdengarnya respons terbuka dari para anggota DPRD Pelalawan terhadap peristiwa yang menyangkut keselamatan dan nyawa seorang warga tersebut.

“Yang menjadi pertanyaan kami, mengapa sampai sekarang belum terdengar suara dari anggota DPRD Pelalawan? Mereka adalah wakil rakyat yang dipilih untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Ketika ada warga yang meninggal dunia dalam peristiwa penindakan aparat, seharusnya persoalan ini juga menjadi perhatian serius seluruh anggota dewan,” ujar Roren, Kamis (19/11/2026).

Menurutnya, DPRD memiliki fungsi pengawasan yang harus dijalankan ketika muncul persoalan yang menyangkut kepentingan, keselamatan, serta hak-hak masyarakat.

Roren juga menyinggung perhatian publik terhadap peristiwa kematian anak gajah di wilayah Riau yang sebelumnya mendapat perhatian besar hingga Kapolda Riau turun langsung ke lokasi.

“Kami melihat ketika anak gajah ditemukan mati, persoalan tersebut mendapat perhatian besar. Bahkan Kapolda Riau turun langsung untuk melihat dan memastikan penanganannya. Kami mendukung perlindungan satwa, tetapi ketika seorang warga kehilangan nyawa dalam sebuah peristiwa penindakan aparat, mengapa suara dari para wakil rakyat justru belum terdengar?” tegasnya.

Ia menegaskan, kritik tersebut bukan untuk mempertentangkan perlindungan satwa dengan keselamatan manusia. Keduanya merupakan persoalan penting yang membutuhkan perhatian serius.

Namun, menurut Roren, persoalan kemanusiaan yang terjadi di Kabupaten Pelalawan tidak boleh luput dari perhatian seluruh anggota DPRD.

“Jangan sampai perhatian terhadap persoalan tertentu begitu besar, sementara ketika ada warga yang meninggal dunia, justru tidak terdengar sikap dari wakil rakyatnya. Kami tidak meminta DPRD menghakimi siapa pun. Kami hanya meminta seluruh anggota dewan menjalankan fungsi pengawasan dan ikut memastikan persoalan ini diusut secara transparan,” lanjutnya.

Diketahui, Ripka Fani meninggal dunia setelah mengalami kejang-kejang dan tidak sadarkan diri ketika suaminya, Suhendrik Ginting, menjalani penindakan oleh personel Satresnarkoba Polres Pelalawan di Jalan Langgam I KM 14, Desa Lubuk Ogong, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Sabtu (14/11/2026).

Peristiwa tersebut mendapat perhatian publik dan kini menjadi bagian dari pemeriksaan Bidang Propam Polda Riau. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami prosedur penindakan serta keterlibatan personel di lapangan.

Roren berharap seluruh anggota DPRD Pelalawan, termasuk unsur pimpinan dan komisi terkait, segera menunjukkan kepedulian serta memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut. Ia juga meminta DPRD menggunakan fungsi pengawasannya untuk mendorong keterbukaan proses pemeriksaan.

“Rakyat tidak hanya membutuhkan wakil yang hadir dalam kegiatan seremonial atau ketika kepentingan politik dibicarakan. Rakyat membutuhkan wakil yang berani bersuara ketika ada persoalan menyangkut keselamatan, keadilan, dan hak masyarakat,” ujarnya.

Ia kembali menegaskan kekecewaannya terhadap belum terdengarnya respons dari para anggota DPRD Pelalawan.

“Sebanyak ini anggota dewan yang duduk di DPRD Pelalawan, tetapi satu pun belum terdengar suaranya. Ke mana para wakil rakyat ketika ada warga yang meninggal dunia dalam peristiwa seperti ini? Jangan sampai masyarakat menilai bahwa para wakil rakyat hanya ramai bersuara untuk urusan tertentu, tetapi diam ketika persoalan kemanusiaan terjadi di depan mata. Kami mempertanyakan keberpihakan dan kepedulian seluruh anggota DPRD terhadap masyarakat yang mereka wakili,” tutup Roren.