Untuk memastikan tindak lanjut berjalan, pemerintah menyiapkan posko pemantauan yang dikoordinasikan oleh Menteri Koperasi bersama Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Pangan, dengan melibatkan kementerian terkait dan PT Agrinas Pangan Nusantara. Posko ini akan memantau perkembangan operasionalisasi dan menindaklanjuti kendala agar KDKMP terus siap melayani kebutuhan masyarakat.
"Kalau pupuk belum sampai, misalnya, pemerintah daerah bisa membantu mengatasi kendalanya. Gubernur dan bupati diharapkan ikut membantu agar operasionalisasi koperasi berjalan dengan baik. Dalam 8 hari, kita akan terus mengecek apa yang sudah tersedia, apa yang belum, dan apa yang masih perlu diperbaiki," tutupnya.
Sebagai informasi, rakor tersebut dihadiri Menteri Koperasi, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Wakil Menteri Desa dan PDT, Wakil Menteri Pertanian, Wakil Panglima TNI, Wakil Menteri Koperasi, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Wakil Menteri Sosial, Wakil Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Wakil Kepala BP BUMN, Direktur Utama Agrinas, Direktur Utama Perum Bulog, Direktur Utama PLN, Direktur Utama PT Pos Indonesia, Direktur Utama Pupuk Indonesia, Direktur Utama Kimia Farma, serta jajaran direksi Danantara, BP BUMN, dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
