JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2026 tidak perlu mendapat tambahan meski pelaksanaan program akan diperluas ke sejumlah wilayah yang belum terjangkau.
Hal itu disampaikan Sudaryono usai bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk membahas pelaksanaan MBG, termasuk rencana pembukaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur MBG baru dan anggaran program.
"Pembukaan (dapur MBG baru) ini kan juga mengandung anggaran, di mana anggaran itu kami sesuaikan. Insya Allah tidak perlu adanya penambahan anggaran. Anggaran yang sekarang di 2026 ini insya Allah bisa kami maksimalkan tanpa ada penambahan anggaran," kata Sudaryono di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (28/8).
Sudaryono mengungkapkan realisasi anggaran MBG 2026 hingga periode terakhir telah mencapai 56 persen. Ia menyebut dana yang telah disalurkan mencapai Rp117 triliun.
Anggaran MBG pada awalnya ditetapkan sebesar Rp268 triliun untuk 2026. Namun, BGN menyisir kembali anggaran tersebut dan melakukan efisiensi sehingga menjadi Rp229 triliun.
"Jadi dari Rp268 triliun itu kemudian kami sisir, itu kami efisiensikan menjadi Rp229 triliun. Dari Rp229 triliun itu terpakailah Rp117 triliun," ujar Sudaryono.
Menurut Sudaryono, perluasan MBG akan dilakukan secara bertahap, termasuk ke wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), pondok pesantren yang belum menerima program, serta sejumlah daerah di luar Jawa yang masih membutuhkan layanan MBG.
BGN telah menyiapkan sekitar 2.700 dapur yang akan dibuka secara bertahap. Sementara itu, terdapat sekitar 13 ribu dapur yang masih berada dalam antrean.
Namun, Sudaryono mengatakan tidak seluruh dapur dalam antrean akan langsung diaktifkan. BGN akan menyisir dapur-dapur tersebut berdasarkan kesiapan dan kebutuhan di masing-masing wilayah.
"Mana-mana (dapur baru) yang sudah siap itu akan kami aktivasi sesuai dengan kebutuhan yang ada di wilayah itu. Bukan hanya di 3T, 3T prioritas, kemudian pondok pesantren yang memang belum, kemudian termasuk daerah-daerah khususnya di luar Jawa yang secara aglomerasi masih butuh dan dibutuhkan, itu kemudian secara bertahap kami buka," beber Sudaryono.
Di sisi lain, BGN masih melakukan pembenahan terhadap dapur terdaftar dalam pelaksanaan MBG. Dari 27.485 dapur, sebanyak 27.022 telah ditetapkan melalui surat penetapan SPPG. Sementara 463 lainnya disuspensi karena profilnya tidak lengkap dan sejumlah persoalan lain.
Dari 463 dapur yang disuspensi tersebut, BGN menemukan tujuh dapur di Jakarta yang ternyata sudah lama tidak beroperasi atau bahkan tidak memiliki dapur. Ketujuh dapur itu kemudian dikeluarkan dari daftar dan disuspensi secara permanen.
"Jadi ini kemudian kami exclude, kami bersihkan, kami suspend secara permanen. Dan kami masih menunggu dari sisanya 463 kami suspend, kalau tidak ada laporan kami cek lagi tidak ada, maka bisa disimpulkan bahwa memang itu dapurnya enggak berada atau pernah ada tapi sudah enggak beroperasi lagi," ucap Sudaryono.
Selain itu, pertemuan dengan Purbaya membahas sistem pelaporan keuangan MBG. BGN akan menghubungkan sistem AXIS di Kementerian Keuangan dengan Sistem Informasi Pemenuhan Gizi (SIPGN) di internal BGN agar proses pelaporan yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat dilakukan melalui sistem.
"Yang tadinya manual-manual ini tidak boleh manual-manual lagi, tapi bagaimana caranya tim yang atau orang yang bekerja di lapangan di dapur, itu kemudian dengan sistem dia bisa bekerja dengan dan dipermudah untuk pelaporannya," katanya.
Sudaryono juga mengatakan pertemuan tersebut membahas rencana pelaksanaan MBG pada 2027. Pemerintah dalam RAPBN 2027 mengalokasikan sekitar Rp240,2 triliun untuk program MBG melalui BGN.
Angka tersebut lebih rendah dibandingkan alokasi 2026 sebesar Rp268 triliun. Pemerintah menargetkan MBG pada 2027 menjangkau 72,1 juta penerima manfaat yang terdiri dari siswa, prasiswa, ibu hamil dan menyusui, serta balita.
Sudaryono mengatakan pembahasan dengan Purbaya dilakukan untuk menyamakan persepsi mengenai kebutuhan dan rencana pelaksanaan MBG 2027.
"Jadi Pak Menkeu juga sedikit banyak juga beliau tahu, kami juga detailnya kami tahu sehingga kami brainstorming penyamaan-penyamaan frekuensi dan persepsi di antara saya dengan Pak Menteri (Purbaya) dan juga di antara kami eselon I, ada Pak Waka, ada Bu Waka, dan kita semua dengan eselon I di Kementerian Keuangan," katanya.
BGN juga akan memberikan pelatihan kepada kepala SPPG dan akuntan di dapur MBG agar dapat mengikuti mekanisme pelaporan berbasis digital melalui integrasi sistem tersebut.
Laporan Khusus & Verifikasi Fakta: Tim Redaksi NadiKabar.com • Standar Jurnalisme Siber Indonesia.