Pakistan dinilai tengah berada di tengah krisis sosio-ekonomi dan politik-kelembagaan, ditandai dengan masih dipenjaranya eks perdana menteri Imran Khan serta keraguan mayoritas partai politik terhadap hasil pemilu terakhir.
Dalam kondisi seperti ini, muncul seruan untuk melakukan rekonstruksi nasional secara menyeluruh.
Meski Pakistan dikaruniai sumber daya manusia yang kompeten, kekayaan alam, populasi muda, wilayah luas, serta potensi ekonomi maritim (blue economy), Pakistan dinilai membutuhkan sebuah "kontrak sosial baru" yang mencakup reformasi sosio-ekonomi dan politik-kelembagaan demi meraih kemajuan.
"Melalui kontrak sosial baru, semua tahanan politik harus dibebaskan dan Pemerintah Persatuan Nasional baru dibentuk tanpa adanya dana pembangunan diskresioner," ujar akademisi Pakistan, Naseeb Ullah Achakzai.
"Pemerintah harus diberi wewenang untuk menjamin keberlanjutan kebijakan luar negeri, dalam negeri, dan ekonomi selama setidaknya satu dekade," sambungnya.
Dalam pandangan Achakzai, para menteri maupun anggota majelis nasional dan provinsi tidak boleh memegang kekuasaan untuk membelanjakan anggaran pembangunan atau membuat pengangkatan jabatan. Tugas mereka harus dibatasi secara ketat hanya pada dua fungsi: pembentukan kebijakan dan penjelasannya.
Achakzai menekankan bahwa penyerahan wewenang (devolution of power) ke tingkat lokal harus menjadi pilar utama. Pemerintah daerah sebagai "pembibitan demokrasi" harus diberi wewenang mengelola anggaran pembangunan dengan pengawasan ketat lembaga ahli dan badan akuntabilitas.
Selain itu, reformasi birokrasi menjadi prioritas mendesak untuk menghapus budaya kerja yang lamban dan menghentikan praktik penunjukan jabatan yang merusak meritokrasi.
"Praktik birokrasi yang menunda pekerjaan legal dari pegawai pemerintah dan masyarakat umum adalah hal rutin di kantor-kantor pemerintah di mana satu berkas membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk diproses," ungkap Achakzai.
"Sebaliknya, kewenangan pembelanjaan anggaran dan perekrutan dari BPS-1 hingga 16 sebagian besar membunuh meritokrasi dan melestarikan tatanan administratif yang disfungsional," lanjutnya.
Ia juga menyoroti perlunya meninjau pasal 248 konstitusi saat ini mengenai imunitas eksekutif yang melindungi pejabat seperti Presiden dan Gubernur dari proses hukum pidana selama menjabat. Achakzai mengkritik ketentuan ini sebagai warisan kolonial yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan akuntabilitas.
Di ranah sosial dan hubungan federal, Achakzai menyoroti adanya ketidakharmonisan sosial, termasuk perlakuan kecurigaan atau profiling terhadap etnis Pashtun di kota-kota besar. Kontrak sosial baru harus secara tegas menolak profiling dan menjamin kesetaraan kewarganegaraan.
Selain itu, ia mendesak penyelesaian sengketa pembagian pendapatan melalui Formulir Komisi Keuangan Nasional (NFC) serta hak atas sumber daya alam-khususnya bagian gas bagi Provinsi Balochistan sesuai pasal 172(3) dan 158 konstitusi yang belum terpenuhi secara penuh.
Menutup analisisnya mengenai gejolak keamanan dan pemberontakan di wilayah Khyber Pakhtunkhwa (KPK) dan Balochistan, Naseeb Ullah Achakzai menegaskan bahwa pendekatan militer bukanlah solusi akhir.
"Dialog, dialog, dan dialog adalah satu-satunya pilihan yang layak untuk mengatasi keresahan internal di Pakistan. Satu-satunya cara berkelanjutan untuk menangani para pemberontak dan rasa pengasingan ini adalah dialog politik yang bermakna. Kekuatan militer bukanlah obat mujarab untuk semua masalah," pungkas Achakzai.
Laporan Khusus & Verifikasi Fakta: Tim Redaksi NadiKabar.com • Standar Jurnalisme Siber Indonesia.