Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) meluncurkan video pembelajaran Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk memperkuat kapasitas dan pemahaman para pemangku kepentingan terkait dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam proses pembangunan.
“Video tersebut dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran dan peningkatan kapasitas bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, mitra pembangunan, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta pemangku kepentingan lainnya,” kata Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Pungkas Bahjuri Ali dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat.
Pembelajaran PUG tersebut memuat materi yang dirancang untuk memperkuat pemahaman mengenai konsep, kebijakan, serta penerapan PUG dalam pembangunan.
Materi dalam video pembelajaran PUG mencakup kebijakan pembangunan kesetaraan gender, konsep gender dan PUG, analisis gender untuk pembangunan nasional dan daerah, penyusunan gender action budget di tingkat pusat dan daerah, penyusunan Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kesetaraan Gender, serta peningkatan partisipasi masyarakat.
Materi pembelajaran tersebut selanjutnya dapat dimanfaatkan secara lebih luas melalui kanal resmi Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perencanaan Pembangunan (Pusbindiklatren) Kementerian PPN/Bappenas.
“Keberhasilan video pembelajaran PUG yang kita luncurkan hari ini sebagai media pembelajaran, tidak cukup diukur dari berapa banyak orang yang sudah mengaksesnya, tetapi dari sejauh mana pengetahuan yang diperoleh diterapkan dalam pekerjaan dan memperbaiki kualitas kebijakan dan program pembangunan,” ujar Pungkas Bahjuri.
Menurutnya, PUG merupakan bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
PUG merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, hingga pelaporan.
Penerapan PUG diarahkan untuk memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang setara dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat pembangunan.
Upaya memperkuat pemahaman dan penerapan PUG juga disebut membutuhkan sinergi lintas Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemangku kepentingan.
Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Kesetaraan Gender pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Mardiah mengatakan konsistensi pelaksanaan PUG diperlukan agar analisis gender dapat menjadi bagian dari proses perencanaan pembangunan.
“PUG adalah kewajiban yang harus diimplementasikan secara konsisten. Melalui video ini kami berharap aparatur di pusat maupun daerah semakin tajam dalam melakukan analisis gender untuk perencanaan yang lebih responsif,” ungkap Mardiah.
Laporan Khusus & Verifikasi Fakta: Tim Redaksi NadiKabar.com • Standar Jurnalisme Siber Indonesia.