Jakarta - Peradaban kontemporer sedang menyaksikan retaknya sistem tunggal geopolitik. Dunia bergeser cepat menuju tatanan multipolar, di mana persaingan hegemonik antara Amerika Serikat dan China tidak lagi menjadi satu-satunya kompas determinan.
Di luar kedua raksasa tersebut, kekuatan regional seperti India, Rusia, hingga artikulasi politik kelompok Global South melalui perluasan aliansi BRICS mengonfirmasi bangkitnya otonomi strategis di berbagai penjuru bumi.
Dalam lanskap yang terfragmentasi ini, negara-negara menengah bertindak realistis. Indonesia, misalnya, menerapkan kalkulasi multi-alignment untuk menjaga kedaulatannya di tengah ketidakpastian tatanan global (Setiyaningsih dkk, 2026).
Penyeimbangan kemitraan ekonomi dengan China yang berjalan beriringan dengan perimbangan kerja sama keamanan bersama Amerika Serikat dan Jepang pada pertengahan 2026 memperlihatkan filosofi diplomasi yang tak lagi bertumpu pada loyalitas blok tunggal.
Ketika realitas kekuasaan formal terkunci dalam kalkulasi rasionalitas negara, diplomasi internasional menemukan ruang baru yang diakselerasi oleh aktor non-negara.
Di titik perpotongan inilah Nahdlatul Ulama (NU) menemukan panggilan historisnya. Sebagai entitas sosial-keagamaan yang menaungi lebih dari 100 juta jiwa, NU tidak hanya memiliki legitimasi demografis, tetapi juga modal moral dan tradisi keilmuan pesantren yang mengakar mendalam.
Otoritas keagamaan ini bertindak sebagai soft power yang melampaui logika akumulasi kekuasaan formal. Tanpa beban geopolitik teritorial atau doktrin militer, NU memiliki keleluasaan organik untuk melintasi sekat-sekat ideologi dunia.
Kerentanan multipolaritas makin nyata ketika krisis konvensional memuncak, seperti eskalasi militer antara Amerika Serikat dan Iran di kawasan Timur Tengah pada 2026.
Di saat diplomasi formal antarnegara kerap menemui jalan buntu akibat klaim kedaulatan, Nahdlatul Ulama mengambil jalan second-track diplomacy.
Melalui respons proaktif PBNU ke sejumlah perwakilan diplomatik serta seruan moral pada pertengahan 2026 untuk meredam kekerasan di Teheran dan Washington, NU menguji efektivitas dan keberaniannya sebagai penyambung dialog di tengah pekatnya rivalitas kekuatan-kekuatan besar yang sedang bertarung.
Praktik diplomasi ini sesungguhnya merupakan bagian dari kesadaran sejarah yang telah teruji. Pada 31 Januari 1926, pendirian Komite Hijaz --sebuah kepanitiaan kecil diketuai oleh KH Abdul Wahab Chasbullah yang bertugas menemui Raja Ibn Saud di Hijaz, Arab Saudi-- menandai lahirnya diplomasi non-negara pertama oleh para ulama Nusantara demi memperjuangkan kebebasan bermazhab kepada Raja Ibn Saud.
Laporan Khusus & Verifikasi Fakta: Tim Redaksi NadiKabar.com • Standar Jurnalisme Siber Indonesia.