Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bima Arya Sugiarto mengungkapkan pemerintah akan menuntaskan grand design atau desain besar penantaan otonomi daerah. Penyusunan Desain Besar Penataan Daerah (Desartada) ditarget rampung sebelum akhir 2026.
Desartada ini akan menjadi landasan evaluasi pelaksanaan otonomi daerah sekaligus acuan penataan daerah dan pembahasan isu pemekaran wilayah di Indonesia.
"Kita melihat hari ini memang desentralisasi tengah dipertanyakan apakah kita bergerak ke resentralisasi atau format apa yang tepat. Kami ditugaskan oleh Komisi II DPR untuk menuntaskan desain besar penataan otonomi daerah, jadi di Desember 2026, kita harap bisa rampung desain otonomi daerah," ujar Bima dalam Sidang Pleno Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Kamis (27/8/2026).
Dalam kerangka tersebut, pemerintah menyusun Desartada sebagai arah kebijakan jangka panjang agar pelaksanaan desentralisasi tetap selaras dengan tujuan pembangunan nasional.
Selain desain otonomi, pemerintah juga akan mengevaluasi skema penyaluran TKD, khususnya dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi umum (DAU).
Bima mengatakan evaluasi diperlukan karena sejumlah kepala daerah menilai formula pembagian TKD saat ini belum sepenuhnya adil dan belum mampu mengoptimalkan potensi daerah.
"Bagaimana kita membagi kekayaan daerah secara ideal format DBH dan DAU, karena banyak kepala daerah yang merasa formulanya kurang pas dan kurang adil, sehingga tidak maksimal. Jadi ke depan desentralisasi ini memerlukan penataan dan penyempurnaan," ungkapnya.
Laporan Khusus & Verifikasi Fakta: Tim Redaksi NadiKabar.com • Standar Jurnalisme Siber Indonesia.