Badung, Bali - Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, menjajaki pengajuan pinjaman daerah tahap kedua kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk mendukung proyek infrastruktur prioritas yang ditargetkan berjalan pada 2027.
"Kami ingin memastikan kebutuhan pembangunan infrastruktur strategis dapat direncanakan secara matang, baik dari sisi teknis maupun skema pembiayaannya," ujar Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa di Mangupura, Badung, Bali, Jumat.
Ia mengatakan pihaknya terus mematangkan rencana percepatan infrastruktur strategis melalui skema pembiayaan inovatif dan membangun komunikasi dan kerja sama dengan SMI.
Salah satu proyek utama Pemkab Badung yang membutuhkan skema pembiayaan itu adalah untuk melanjutkan tembusan Jalan Gatot Subroto Barat, menuju kawasan Canggu, Badung.
Menurut Bupati Adi Arnawa, jalur di Banjar Batu Culung, Kerobokan Kaja yang berada di rencana proyek jalan tembus tersebut sangat padat permukiman sehingga Pemkab Badung mengkaji opsi pembangunan jalan bawah tanah demi menghindari konflik sosial pembebasan lahan.
Selain infrastruktur jalan, melonjaknya mobilitas pariwisata di koridor Gatsu-Canggu-Munggu membuat Pemkab Badung juga menyiapkan opsi jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP).
Sebagai langkah jangka panjang, Pemkab Badung menjajaki keterlibatan BUMD untuk mengelola jalur express berbayar tersebut, dengan jalan eksisting masyarakat yang akan tetap digratiskan.
"Opsi ini dirancang untuk mengendalikan lalu lintas sekaligus menjadi skema pembiayaan mandiri atau yield capture di mana retribusi ERP yang akan digunakan kembali untuk mendukung pengembalian pinjaman infrastruktur," kata dia.
Kepala Divisi Pembiayaan Publik SMI Adri Asmoro mengungkapkan pihaknya sangat terbuka untuk mendiskusikan skema yang sesuai dengan kapasitas fiskal daerah Badung yang dikenal kuat seiring pemulihan investasi.
SMI, menurut dia, melihat Kabupaten Badung memiliki kebutuhan infrastruktur yang cukup besar seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan aktivitas pariwisata.
"Kami terbuka untuk mendiskusikan skema pembiayaan yang sesuai dengan karakter proyek, kemampuan fiskal daerah, serta prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan publik," ungkapnya.
Laporan Khusus & Verifikasi Fakta: Tim Redaksi NadiKabar.com • Standar Jurnalisme Siber Indonesia.