Makassar - Pemerintah Provisi Sulawesi Selatan kembali melanjutkan program pembangunan skema Multi Years Project (MYP) untuk tahap II dengan anggaran Rp5 triliun diantaranya untuk infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, pertanian, bedah rumah, hingga pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Kalau tidak salah itu ada 11 item. Dan nilai dari itu ada yang multi years (tahun jamak), ada yang sigle years (tahun tunggal). Jadi, Rp4 triliun kita multi years-kan dan Rp1 triliun yang kita singel years-kan." ujar Wakil Ketua DPRD Sulsel Fauzi Andi Wawo menyebutkan di Makassar, Jumat.
Menurut dia, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi untuk proyek tahun jamak periode 2027-2029, maupun pekerjaan-pekerjaan yang dijalankan selama tahun tunggal maksimal 12 bulan diselesaikan.
Anggaran untuk MYP di tahap pertama, kata dia, senilai Rp3,7 triliun lebih dan untuk MYP pada tahap kedua kembali dianggarkan Rp5 triliun. Sehingga bila di total anggaran yang diserap sebesar Rp7,7 triliun lebih.
Anggaran untuk program MYP tersebut murni berasal dari hasil efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemprov dan DPRD Sulsel telah bersepakat alokasi dana ini dirancang tidak membebani keuangan daerah maupun pinjaman baru.
Sejauh ini, beban utang Pemprov masih tersisa senilai Rp1,03 triliun, mencakup kewajiban jangka pendek serta Dana Bagi Hasil (DBH). Dari catatan BPK RI kewajiban utang Pemprov belum disalurkan ke kabupaten kota se-Sulsel untuk DBH dan bantuan keuangan senilai Rp705 miliar.
Mengenai dengan beban utang tersebut, Ex officio Pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel ini mengemukakan, tetap harus diselesaikan sampai akhir periode masa jabatan selesai, tentunya dengan melihat ruang fiskal daerah.
"Insyaallah, kita yang menentukan. Tentu melihat ruang fiskalnya kita, kemudian kita coba hitung, ternyata masih longgar untuk bisa melaksanakan MYP tahap dua. Ini sudah termasuk untuk pelunasan semuanya utang-utang yang ada," tuturnya menjelaskan.
Pembahasan MYP tahap dua ini, ungkap dia, perdebatannya panjang di Banggar dengan dinamikanya masing-masing. Selain itu, tim ahli dan pakar ekonomi dihadirkan untuk membedah APBD dengan menilai kesanggupan keuangan fiskal hingga tahun 2029.
Untuk program MYP tahap dua ini, lanjut pria disapa akrab Uchi ini, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman telah memilih wilayah yang tidak masuk MYP pertama. Bagi daerah yang sudah masuk MYP pertama, maka tidak masuk MYP tahap kedua.
"Jadi, semua kabupaten kota yang tidak tercover di MYP pertama, kita masukkan di MYP yang kedua. Harapannya, semua daerah di Sulsel mendapat perbaikan infrastruktur dan merata di daerah," katanya menambahkan.
Koordinator Tim Kerja Banggar DPRD Sulsel Mizar Roem dalam pemaparannya terkait Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027 menyatakan, mengenai program MYP Banggar memberikan perhatian serius.
Selain itu, memperhatikan prinsip memenuhi karakteristik kegiatan tahun jamak yang satu kesatuan output, membutuhkan waktu penyelesaian lebih dari satu tahun anggaran, bukan kegiatan penganggaran tahunan. Pemprov wajib memastikan kesiapan dan kepastian MYP, serta memperhatikan kemampuan fiskal daerah.
Diketahui, pada program MYP tahap satu (2025-2027) anggaran digunakan mencapai Rp3,7 triliun hasil efisiensi APBD. Programnya memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan, perbaikan irigasi, dan pembangunan rumah sakit regional di Kabupaten Gowa dan Kabupaten Luwu.
Untuk pembangunan kedua Rumah Sakit Regional tersebut dialokasikan anggaran senilai Rp485 miliar. Sedangkan untuk anggaran perbaikan dan pengaspalan jalan sepanjang 1.400 kilometer menyasar 85 ruas jalan di berbagai wilayah dianggarkan Rp2,5 triliun. Dan pembangunan irigasi untuk melayani seluas 54.000 hektare sawah senilai Rp780 miliar.
Laporan Khusus & Verifikasi Fakta: Tim Redaksi NadiKabar.com • Standar Jurnalisme Siber Indonesia.