"Langkah penyerahan berkas ini kami dorong agar DPR RI dapat menjalankan kewenangan konstitusionalnya dalam menguji serta memproses opsi pemberhentian Wakil Presiden, sebagaimana diatur secara rinci dalam Pasal 7A, 7B, dan 7C UUD 1945," tegas Daniel, dalam keterangan tertulis, Rabu (11/11/2026).
Daftar 11 Inisiator Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI:
1. Ahmad Doli Kurnia Tandjung (A-272)
Meski pengajuan ini resmi bergulir, Daniel meyakinkan bahwa pelayangan HMP tidak serta-merta berujung pada pencopotan posisi jabatan secara langsung. UUD 1945 Pasal 7A dan 7B telah menggariskan alur pembuktian konstitusional yang ketat melalui tiga fase utama:
