NADIKABAR.COM — Sebanyak delapan atau seluruh fraksi di DPR resmi menyerahkan sikap bersama untuk agar DPR menggunakan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Rabu (11/11).
Total ada 120 anggota DPR dari delapan fraksi yang resmi mengusulkan HMP. Jumlah tersebut memenuhi syarat minimal 25 anggota DPR agar hak menyatakan pendapat DPR terkait ijazah Gibran bisa diproses.
Dengan rincian PDIP : 14 orang, Golkar: 11 orang, Gerindra: 11 orang, PKB: 18 orang, NasDem: 19 orang, PKS: 28 orang, PAN: 1 orang dan Demokrat: 18 orang
Dengan jumlah itu, DPR secara resmi akan memulai proses hak menyatakan pendapat terkait pemakzulan Gibran.
"Kami mewakili beberapa anggota DPR-RI dari Fraksi PKB, yang dalam hal ini menggunakan hak konstitusionalnya seperti diatur pada Pasal 20A UUD 1945, dan Pasal 79 ayat 1 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang pengusulan hak menyatakan pendapat yang pada akhirnya bisa bermuara kepada pemakzulan, terhadap Saudara Gibran Rakabuming selaku Wakil Presiden atas dugaan perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wapres," kata anggota DPR dari Fraksi PKB Muhammad Khozin dalam rapat.
