NADIKABAR.COM — Sejumlah wilayah di Ponorogo mulai menghadapi ancaman krisis air bersih di tengah musim kemarau. BPBD Ponorogo mencatat sedikitnya 13 desa masuk dalam pemetaan wilayah rawan kekeringan.

Dari jumlah itu, sudah ada 4 desa yang merasakan dampaknya hingga harus mengajukan bantuan air bersih kepada BPBD. Distribusi air bahkan telah dilakukan sejak akhir Juli 2026.

Sekretaris BPBD Ponorogo Ismoyo mengatakan, 13 desa tersebut tersebar di enam kecamatan. Pemetaan dilakukan dengan melihat pola kekeringan yang terjadi pada 2024.

"Kami petakan ada 13 desa yang terdampak kekeringan. Sama dengan 2024 lalu karena sama-sama El Nino," kata Ismoyo, Sabtu (12/9/2026).

Wilayah yang masuk dalam pemetaan meliputi Kecamatan Pulung, yakni Desa Sidoharjo dan Karangpatihan. Kemudian Kecamatan Slahung mencakup Desa Wates, Duri, Tugurejo, dan Slahung.

Selanjutnya, terdapat Desa Belang dan Munggu di Kecamatan Bungkal; Desa Pangkal, Prayungan, dan Tumpuk di Kecamatan Sawoo; Desa Gelangkulon di Kecamatan Sampung; serta Desa Sidoharjo di Kecamatan Jambon.

Namun, tidak seluruh wilayah tersebut saat ini meminta bantuan air bersih. Baru Desa Munggu, Karangpatihan, Gelangkulon, dan Sidoharjo yang telah mengajukan dropping air.

Munggu menjadi desa pertama yang meminta bantuan. BPBD mulai mengirimkan air pada 29 Juli 2026 setelah menerima surat permintaan dari pemerintah desa. Sebanyak 111 KK atau 193 jiwa terdampak kekeringan di wilayah tersebut.

"Yang pertama kali minta itu di Kecamatan Bungkal, di Desa Munggu. Per pekan kita mengirim 18 ribu liter air, sekali dropping 6.000 liter. Jadi setiap pekan tiga kali dropping," jelasnya.

Setelah Munggu, giliran Desa Karangpatihan, Kecamatan Pulung, yang membutuhkan pasokan air. Di sana, terdapat lima RT dengan 56 KK atau 189 jiwa yang terdampak. BPBD memasok sekitar 19 ribu liter air setiap pekan.

Memasuki September, permintaan bantuan datang dari dua desa lainnya. Desa Gelangkulon, Kecamatan Sampung, memiliki 10 KK atau 35 jiwa terdampak dalam satu RT. Sementara itu, Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, mencatat 28 KK atau 120 jiwa terdampak.

Untuk kedua wilayah tersebut, BPBD menyalurkan masing-masing sekitar 5.000 liter air setiap pekan.

Menurut Ismoyo, mekanisme bantuan dimulai setelah pemerintah desa mengirimkan permohonan. Petugas kemudian melakukan kaji cepat untuk menghitung kebutuhan warga di lapangan.

"Kita lihat dulu jumlah KK, jumlah jiwa, kemudian kebutuhan tandon air dan jeriken. Kalau tandonnya mencukupi, kita bisa pinjami. Kalau jerigen mereka tidak punya, kita kasihkan. Bantuan dari provinsi," terangnya.

Meski demikian, terdapat sejumlah wilayah yang biasanya menjadi langganan kekeringan, tetapi tahun ini belum mengajukan dropping air. Di antaranya Desa Wates dan Duri, Kecamatan Slahung.

Ismoyo menyebut kondisi tersebut tidak lepas dari keberadaan sejumlah sumur dalam yang telah dibangun di kawasan tersebut. Sumber air itu disebut masih mampu menopang kebutuhan warga untuk sementara.

"Awal musim kemarau biasanya sudah minta dropping air untuk Desa Wates dan Desa Duri Kecamatan Slahung. Tapi ini kedua desa belum meminta," ujarnya.

Ismoyo menjelaskan, keberadaan sumur dalam di sejumlah wilayah turut membantu memenuhi kebutuhan air warga sehingga untuk sementara bantuan dropping air belum diperlukan.

"Sudah dibangun sumur dalam di sana, baik oleh Dinas PUPKP maupun lembaga swasta di Duri, juga dari BPBD di Wates. Jadi bantuan itu untuk saat ini masih mencukupi," sambung Ismoyo.

BPBD tetap bersiap menghadapi kemungkinan meningkatnya kebutuhan air bersih. Sebab, kondisi kekeringan masih dapat berubah hingga periode puncak kemarau.

Selain Wates dan Duri, sumur dalam juga telah dibangun di Desa Sidowayah, Kecamatan Jambon, serta Desa Dayakan, Kecamatan Badegan. Keberadaan sumber air tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan warga terhadap dropping air bersih.

"Eskalasinya nanti kemungkinan puncak kemarau sampai September. Jadi kita lihat perkembangannya," pungkasnya.