Ia mengatakan proses pengisian jabatan, khususnya pimpinan tinggi pratama, telah melalui mekanisme yang mempertimbangkan sejumlah aspek. Mulai dari kompetensi, integritas, rekam jejak, kebutuhan organisasi hingga evaluasi kinerja.
Karena itu, Hamenang meminta kepercayaan tersebut dibuktikan melalui kinerja yang memberikan dampak nyata.
Menurutnya, keberhasilan birokrasi tidak cukup hanya diukur dari banyaknya program yang selesai dilaksanakan. Pemerintah daerah juga harus melihat apakah program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat.
"Yang lebih penting outcome, apa dampak yang bisa dirasakan masyarakat," katanya.
Hamenang secara khusus menyoroti peran pejabat administrator dan pengawas yang menjadi penggerak pelayanan di lapangan. Ia meminta mereka memastikan setiap kebijakan dapat diterapkan dalam bentuk pelayanan yang mudah diakses masyarakat.
