NADIKABAR.COM — Lima simpatisan Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kodap VIII/Intan Jaya dan seorang anggota OPM Kodap XXXIV/Beoga secara resmi menyatakan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di Provinsi Papua Tengah. Langkah ini diharapkan mengakhiri konflik bersenjata demi mewujudkan kedamaian yang berkelanjutan di tanah Papua.
Momen itu berlangsung dalam dua tahap, yang pertama berlangsung di Titik J2 Satgas Yonif 744/SYB, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Minggu (6/9). Lima simpatisan OPM berinisial JJ, PB, RS, NS, dan MS yang berlatar belakang pelajar, pengemudi ojek hingga pekerja mandiri secara penuh kesadaran kembali ke pangkuan ibu pertiwi.
"Sebelum mengambil keputusan tersebut, kelimanya sempat mengikuti proses komunikasi dan dialog persuasif usai terindikasi melakukan interaksi dengan pimpinan TPNPB-OPM Kodap VIII/Intan Jaya," kata Kapen Koops TNI Habema Letkol Inf M Wirya Arthadiguna dalam keterangannya, Kamis (10/9/2026).
Momen penyerahan diri yang kedua di Lapangan Koramil 1717-03/Beoga, Senin (7/9). Erison Murib alias Buton Murib (22), anggota OPM Kodap XXXIV/Beoga pimpinan Arodi Kulla juga menyatakan diri kembali ke NKRI.
"Erison yang berperan sebagai penyuplai logistik kelompok bersenjata serta terindikasi pernah terlibat dalam kerusuhan Julukoma 2019 secara resmi mengucapkan ikrar kesetiaan NKRI," ungkap Wirya.
Momen haru mewarnai prosesi tersebut saat pihak keluarga menyampaikan rasa terima kasih atas perlakuan humanis TNI. Keluarga juga memohon dukungan agar Erison dapat melanjutkan pendidikan di Sekolah Alkitab.
"Rangkaian prosesi ikrar setia di kedua daerah tersebut diwarnai suasana penuh keakraban, dihadiri oleh jajaran Satgas, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, serta masyarakat setempat," jelasnya.
Proses penyerahan diri ke NKRI itu ditandai dengan para mantan simpatisan dan anggota OPM mencium bendera merah putih dan diakhiri doa bersama. Wirya mengapresiasi keberanian para warga yang memilih jalan damai.
"TNI berkomitmen untuk terus mengedepankan komunikasi sosial dan memprioritaskan keselamatan serta kesejahteraan masyarakat Papua, sekaligus memastikan pengawalan terhadap proses pemulihan sosial para mantan anggota OPM di tengah lingkungan masyarakat," pungkasnya.
