2 Nama Cawapres Usulan Prabowo Tak Harus dari Partai Koalisi

NADIKABAR.COM — Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan bahwa dua nama calon wakil presiden usulan Presiden Prabowo Subianto untuk menggantikan Gibran Rakabuming tak harus dari partai koalisi.

Muzani menuturkan dua nama tersebut akan disampaikan Prabowo ke MPR dua minggu sebelum pelaksanaan paripurna MPR pemilihan cawapres pada pada Rabu (18/11). Sementara, Paripurna MPR akan digelar pada 2 Desember 2026.

"Menurut Undang-Undang Dasar 1945 menyebut bahwa itu menyebutkan bahwa Presiden mengusulkan dua nama. Asalnya dari mana enggak disebutkan dalam penjelasan undang-undang," kata Muzani di kompleks parlemen, Jumat (13/11).

Saat ini, ada empat partai koalisi di DPR yang mengusung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Mereka yakni Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat.

Sementara, meski ada tiga partai lain yang mendukung pemerintah saat ini, mereka bukan bagian dari koalisi pengusung pada 2024, yakni PKB, NasDem, dan PKS. Lalu, satu partai lain, PDIP, menyatakan berada di luar pemerintahan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan penuh menentukan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Yusril menyebut koalisi tersebut terdiri dari sekitar 10 partai, baik yang memiliki kursi di parlemen maupun yang tidak. Meski partai-partai koalisi kemungkinan diajak berdiskusi, keputusan akhir mengenai dua nama calon wakil presiden tetap berada di tangan Prabowo.

"Jadi, itu sepenuhnya adalah kewenangan Presiden untuk menentukan dua calon wakil presiden itu dan sepenuhnya diserahkan kepada beliau. Mungkin beliau akan mengadakan rapat dengan partai-partai koalisi yang dahulu mencalonkan beliau dalam Pilpres 2024. Kalau tidak salah ada 10 partai pada waktu itu," kata Yusril dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (12/11).

Mekanisme pengisian jabatan wapres itu telah diatur dalam Pasal 46 dan 47 UU MD3. Pasal 46 ayat 2 menyebutkan, "Presiden mengusulkan 2 (dua) calon Wakil Presiden beserta kelengkapan persyaratan kepada pimpinan MPR paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan sidang paripurna MPR".

Sedangkan ayat 3 menyatakan, "Dalam sidang paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MPR memilih satu di antara 2 (dua) calon wakil presiden yang diusulkan oleh Presiden".