"Kami mendorong program asta cita itu dibuat diperbaiki lebih baik lagi sehingga tepat sasaran penerimanya, governance secara tata kelolanya harus lebih bagus lagi dan zero case terkait korban keracunan," jelasnya.
Terakhir, ia juga memberikan catatan agar ada perbaikan di sektor pengelolaan lingkungan hidup. Kholid menegaskan agar kelestarian hutan dapat betul-betul dijaga dan tidak ada lagi insiden kebakaran hutan dan lahan.
"Bagaimana Kementerian Kehutanan seharusnya lebih jeli lagi, lebih baik lagi dalam mengelola hutan dan terkait Kementerian Lingkungan Hidup harus lebih jeli lagi terkait bagaimana pelindungan hutan kita," pungkasnya.
Di tempat yang sama, Presiden PKS, Al Muzammil Yusuf menyebut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ijazah SMA Wakil Presiden, Gibran Rakabuming harus menjadi momentum evaluasi tata kelola sistem Pemilu.
Ia menegaskan dalam putusan MK tersebut tersirat satu masalah yang jauh lebih besar yakni adanya perlakuan tidak adil terhadap masyarakat.
"PKS memandang polemik ijazah gate (Gibran) menyangkut rasa keadilan publik. Adanya perlakuan yang tidak sama di dalam hukum dan pemerintahan," ujarnya.
Al Muzammil mengaku pasca putusan tersebut banyak masyarakat yang memprotes dan mendatangi PKS agar diselesaikan dan diproses lebih lanjut secara hukum dan konstitusional.
