Sebelum ini, Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri juga telah menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) alias pemecatan terhadap Irjen Eko Hadi Santoso di kasus dugaan penyadapan ilegal ini.
Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan keputusan tersebut diambil Majelis KKEP Polri usai menggelar sidang selama 9 jam.
"Sanksi administratif Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai anggota Polri," ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (17/11).
Eko Hadi dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik dalam kasus penyadapan ilegal tersebut. Dalam sidang etik ini, Trunoyudo mengatakan turut dihadirkan 9 orang saksi termasuk saksi meringankan.