Dudung mengatakan angka tersebut menunjukkan penegakan hukum terus berjalan. Hal ini juga sebagai pengingat kepatuhan dan tanggung jawab pengelolaan lahan.

"Apabila terbukti terjadi pelanggaran, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan hukum termasuk pembekuan, pencabutan, maupun tidak memperpanjang izin," tutupnya.