NADIKABAR.COM — Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis (Satgas MBG) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menyebut sebanyak 26 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T sudah diresmikan dan siap beroperasi.
"Sudah diresmikan pada Oktober 2026, tapi belum bisa beroperasi sembari menunggu petunjuk teknis dari Badan Gizi Nasional (BGN)," Kata Sekretaris MBG Kepri Rika Azmi di Tanjungpinang, Selasa.
Rika menyampaikan total ada 164 titik SPPG 3T di Kepri yang telah ditetapkan melalui keputusan BGN.
Sebanyak 92 SPPG di antaranya telah dilakukan appraisal atau penilaian kesiapan dapur MBG oleh BGN, namun baru 26 SPPG yang sudah diresmikan dan memiliki kepala SPPG. Selebihnya belum belum memiliki kepala SPPG.
"Kita sudah menyurati BGN untuk menyiapkan Sarjana Penggerak Indonesia menjadi kepala SPPG di wilayah 3T," ujar Rika.
Lanjut Rika mengatakan sampai saat ini ada sebanyak 266 SPPG yang telah beroperasi di tujuh kabupaten/kota se-Kepri, dengan jumlah penerima manfaat MBG mencapai 720.238 orang per Oktober 2026. Program MBG ini turut mempekerjakan 10.105 tenaga kerja lokal.
Selain itu, tercatat sebanyak 71 SPPG di Kepri tidak beroperasi akibat penutupan sementara atau disuspend BGN. Kondisi ini disebabkan beberapa faktor, mulai dari persyaratan belum lengkap, lalu belum top up dana hingga sejumlah kepala SPPG dan ahli gizi mengundurkan diri.
"Untuk sementara, 71 SPPG di Kepri tidak beroperasi melayani penerima manfaat MBG, sampai seluruh persyaratan operasional dapur SPPG dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat," ucap Rika.
Karena itu, Rika mendorong bagi SPPG yang belum memenuhi persyaratan, seperti tidak mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), untuk segera melengkapinya.
Ia menegaskan SPPG bisa disuspend BGN apabila tidak mengantongi SLHS, sebagai salah satu syarat utama operasional dapur MBG.