Penyelidik juga berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI untuk mengidentifikasi website tersebut. Komdigi saat ini, kata Suhasto, telah melakukan pemblokiran terhadap website tersebut dan telah masuk ke dalam database Trust Positif Komdigi, sehingga tidak dapat diakses secara publik di wilayah Indonesia.
"Namun, dikarenakan server tersebut berada di luar negeri, sehingga pengguna ini masih dapat mengakses website ini dengan menggunakan VPN," tutur Suhasto.
Setelah mendapatkan hasil analisis PPATK, penyidik meningkatkan status penyelidikan ke penyidikan.
Adapun pasal yang dipersangkakan dalam perkara ini yaitu Pasal 607 ayat 1 huruf a, dan/atau huruf b, dan/atau huruf c, dan/atau Pasal 426, dan/atau Pasal 427 juncto Pasal 20 dan/atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan/atau Pasal 27 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda Rp 5 miliar.