"Jangan sampai biaya besar untuk pemetaan, tapi tindak lanjutnya minim," tegas Anggota Komisi X DPR RI tersebut.
Di balik klaim kesiapan sistem, Rerie menyebut pelaksanaan TKA masih menghadapi tantangan infrastruktur dasar. Data pemerintah menunjukkan sekitar 23 persen satuan pendidikan di Indonesia belum terkoneksi jaringan internet. Keterbatasan perangkat ini membuat sejumlah sekolah terpaksa menggelar tes dalam beberapa gelombang.
Kondisi ketidaksetaraan infrastruktur ini dinilai memunculkan pertanyaan tentang keadilan skor hasil tes bagi seluruh peserta.
"Tidak boleh ada kebijakan yang seragam untuk masalah yang berbeda-beda," tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem tersebut.
Rerie menawarkan sejumlah solusi, antara lain adanya alokasi anggaran untuk program remedial berbasis data. Pemerintah pusat dan daerah diminta tidak hanya membiayai pelaksanaan tes, tetapi juga menggelontorkan dana untuk bimbingan teknis guru dan penyediaan alat peraga yang disesuaikan dengan kelemahan spesifik di masing-masing daerah. Data TKA, kata dia, harus menjadi dasar alokasi, bukan sekadar laporan.
