"Untuk bironya belum berizin. Harusnya tidak boleh memberangkatkan umrah, tapi kok ya bisa kecolongan," ujarnya.

Bilal mengakui pihaknya mengalami kendala untuk menjatuhkan sanksi administratif karena biro tersebut tidak terdaftar dalam sistem resmi penyelenggara umrah.

"Kita susahnya tidak berizinnya itu ya, istilahnya kita enggak bisa ngasih punishment atau sanksi atau gimana," jelasnya.

Pihak Kemenhaj Boyolali telah memanggil pengelola biro untuk dimintai pertanggungjawaban. Dari hasil pertemuan tersebut, pihak biro menyatakan kesanggupannya untuk mengembalikan seluruh dana jemaah dalam tenggat waktu 60 hari ke depan.

"Saya dengar dari jemaah katanya dijanjikan 60 hari ke depan, nanti akan diselesaikan (uang jemaah dikembalikan) oleh pihak bironya," kata Bilal.

Ia menambahkan, pihak Kemenhaj sebenarnya sudah memberikan peringatan sejak awal lantaran tarif sebesar Rp25,5 juta dinilai tidak masuk akal untuk paket umrah sembilan hari. Menurutnya, biaya minimal yang wajar saat ini berkisar di angka Rp28 juta dengan fasilitas paling standar.

"Dari awal kita sudah warning. Awalnya dulu kan (keberangkatan ditunda) alasannya geopolitik (di Timur Tengah). Oke lah geopolitik, tapi melihat dengan harga (biaya) segitu itu kan sebenarnya sudah tidak logis," ungkap Bilal.

Kejanggalan demi kejanggalan juga dirasakan oleh pihak keluarga sebelum keberangkatan. Latifah Diana Sari, putri salah satu jemaah asal Kecamatan Andong, Boyolali, mengaku telah menaruh curiga sejak jadwal keberangkatan ayahnya berulang kali diundur dari rencana semula pada Oktober 2026.