NADIKABAR.COM β Sebanyak 29 warga negara Indonesia (WNI) diduga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan eksploitasi di Papua Nugini. Aksi kejahatan lintas negara tersebut diduga melibatkan enam warga negara asing (WNA) asal China.
"Dalam kasus ini, terdapat enam orang WNA asal Tiongkok yang diduga terlibat," kata Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum (Wadirreskrimum) Polda Papua, AKBP Wahyu BasukiΒ seperti dikutip NadiKabar Jumat (20/11).
Perkara ini tercatat dalam laporan polisi nomor LP/B/181/X/2026/SPKT/POLDA PAPUA tertanggal 29 Oktober 2026. Wahyu menuturkan, empat dari enam WNA China tersebut telah diamankan oleh otoritas kepolisian Papua Nugini, sementara dua pelaku lainnya masih dalam pengejaran.
Saat ini, ke-29 WNI yang telah dipulangkan ke Jayapura sudah menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Papua. Selain itu, masih ada 10 WNI lainnya yang tertahan di Kantor Imigrasi Port Moresby, Papua Nugini, dan proses pemulangannya terus dikoordinasikan bersama pihak terkait.
"Penanganan TPPO tidak hanya berfokus pada penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat, tetapi juga mencakup upaya pencegahan dan perlindungan terhadap korban," tegas Wahyu.
Di samping kasus eksploitasi di Papua Nugini, Ditreskrimum Polda Papua juga tengah mengusut laporan masyarakat terkait dugaan tindak pidana perdagangan anak. Dalam kasus terpisah ini, dua bayi kembar perempuan berusia dua bulan diduga menjadi korban.
"Dalam perkara tersebut, penyidik telah memeriksa lima orang saksi dan masih melakukan pendalaman terhadap pihak-pihak yang dilaporkan serta mengumpulkan alat bukti untuk menentukan langkah hukum selanjutnya," jelasnya.
Wahyu menegaskan bahwa kasus perdagangan anak ini menjadi atensi khusus kepolisian mengingat korbannya masih berusia bayi dan memerlukan perlindungan maksimal.
Sebagai langkah pencegahan, Polda Papua turut menggencarkan edukasi ke sejumlah sekolah mengenai berbagai modus TPPO, mulai dari penipuan berkedok lowongan kerja hingga perekrutan pekerja migran secara nonprosedural.
"Upaya preventif juga dilakukan melalui deteksi dini dan pemantauan jalur transit, khususnya di Pelabuhan Laut Jayapura, guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya perekrutan maupun pengiriman korban TPPO melalui jalur keberangkatan tersebut," terang Wahyu.
Ia mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan bergaji tinggi yang tidak melalui mekanisme resmi.
"Pastikan seluruh proses pemberangkatan tenaga kerja dilakukan melalui jalur resmi. Apabila menemukan indikasi perdagangan orang atau perekrutan tenaga kerja ilegal, segera laporkan kepada kantor kepolisian terdekat atau melalui layanan Call Center 110," pungkasnya.