(2) Perampasan Aset tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi kriteria Aset bernilai paling sedikit Rp 1.000.000.000.

(3) Dalam hal terjadi perubahan nilai minimum Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perubahan nilai minimum Aset diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Perampasan Aset tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku.

Pasal 53(1) Pengelolaan Aset dilaksanakan oleh badan yang dibentuk oleh Presiden

Pasal 61(1) Pengawasan Perampasan Aset dan Pengelolaan Aset dilaksanakan oleh badan yang dibentuk oleh Presiden.

Pasal 72Perampasan Aset dan Pengelolaan Aset dalam Undang-Undang ini hanya dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah Undang-Undang ini diberlakukan.

Undang-Undang ini mulai berlaku dan dilaksanakan terhitung setelah 12 (dua belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan dan setelah terbentuknya badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (1).