Keempat, berkapasitas sebagai eksekutor manajemen krisis yang responsif, terutama dalam menjembatani aspirasi masyarakat dan kelompok pekerja atau buruh.

Kelima, kemampuan menyinkronkan eksekutif dan legislatif sehingga harmonisasi regulasi dan komunikasi antarlembaga dapat berjalan lebih efektif.

Keenam, fondasi akademis dan pemahaman hukum yang menjadi modal penting dalam memastikan kebijakan pemerintahan berjalan dengan landasan regulasi dan kepastian hukum.

Ketujuh, kemampuan mendistribusikan beban kerja kepresidenan melalui pembagian tugas yang terarah.