Kebijakan ini juga mengacu pada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8/8836/SJ tertanggal 10 November 2026 terkait Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Pascabencana Sumatera.

Selain itu, kata Mualem, penetapan juga didasarkan pada analisis kondisi cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Iskandar Muda Banda Aceh melalui surat resminya tertanggal 10 November 2026.

Mualem menekankan pentingnya pemantauan intensif di 23 kabupaten/kota selama 24 jam nonstop, serta kewajiban pelaporan cepat saat terjadi insiden bencana di daerah.