NADIKABAR.COM — Bersamaan dengan Sidang Paripurna DPR usai masa reses, sejumlah masyarakat menantikan bagaimana parlemen akan menyikapi bergulirnya bahasan ijazah Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka. Namun pembahasan persoalan itu tidak sampai di ruang sidang. Sebabnya, harus ada sejumlah langkah yang perlu dilalui agar diskursus tersebut dapat segera dibahas.
Diketahui hingga hari ini, sudah terkumpul puluhan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dari para anggota DPR. terkait hal ini, Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut telah menerima laporan usulan tersebut. Dirinya berjanji akan menindaklanjuti sikap tersebut usai pembukaan masa sidang.
"Ya, kami memang sudah menerima laporan (usulan Hak Menyatakan Pendapat) tersebut, namun kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya," kata Puan dalam konferensi pers setelah rapat paripurna di DPR, Jakarta, Selasa (10/11).
Soal nasib Gibran, sejumlah pihak menilai hanya ada 2 jalan yaitu mundur atau dimakzulkan. Dari kedua pilihan itu, sejumlah pakar mendorong agar Gibran memilih untuk mengundurkan diri. Seperti diungkapkan oleh Pakar Hukum Pemilu UI, Titi Anggraini, jalan terbaik bagi Gibran saat ini adalah mundur.
"Di situasi sekarang ini, menurut saya, Gibran lebih baik mundur," ungkap titi dalam Kabar Sore, Selasa (10/11).
