Saat membacakan nota perlawanan dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus, Kamis (5/11), Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) periode 2024–2026 Silmy Karim merasa adanya kriminalisasi melalui OTT palsu dalam kasus yang menimpanya.
"Saya diperlakukan dan diberitakan seolah-olah tertangkap tangan, padahal saya datang sendiri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," kata Silmy.
Menurut dia, perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menyeretnya sebagai terdakwa sejak awal dibangun di atas satu kesan, yaitu seolah-olah dirinya tertangkap tangan.
Ia menyampaikan kesan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan lantaran pada malam hari tanggal 3 Juni 2026, Silmy datang sendiri ke gedung KPK untuk bersikap kooperatif.
Ia menuturkan surat dakwaan sendiri pun tidak menyebut bahwa dia tertangkap tangan, namun kesan tertangkap tangan itu dijadikan 'pintu masuk' untuk mendakwanya dengan pasal pemerasan dan gratifikasi.
Dalam perkara dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing dan penerimaan gratifikasi periode 2021-2026, Silmy didakwa melakukan pemerasan senilai total Rp168,92 miliar dan menerima gratifikasi Rp33,94 miliar.
Pemerasan diduga dilakukan dengan cara mempersulit atau memperlambat proses penerbitan atau tidak menerbitkan dokumen kepada pemohon surat atau dokumen keimigrasian.
