Keputusan itu diterbitkan menyusul permohonan 48 pemilik suara yang terdiri dari 20 klub dan 28 asosiasi futsal provinsi. Namun, FFI di bawah kepemimpinan Michael Victor Sianipar mempersoalkan keputusan tersebut karena dinilai tidak sesuai dengan ketentuan organisasi.

FFI kemudian menyampaikan keberatan kepada PSSI dan melaporkan penerbitan SK tersebut ke Komite Etik PSSI. FFI menilai mekanisme pemilihan maupun pemberhentian Ketua Umum seharusnya mengacu pada ketentuan Statuta PSSI dan AD/ART FFI yang menempatkan kewenangan tersebut melalui forum Kongres.

AFP Papua sendiri menyatakan tetap menghormati PSSI sebagai induk organisasi sepak bola dan futsal nasional. Namun, mereka berharap seluruh pihak tetap menjunjung tinggi aturan organisasi dalam menyikapi dinamika yang sedang berlangsung.

"Kami juga tidak menolak dinamika organisasi, termasuk KLB, selama dijalankan melalui prosedur yang sah," kata Daud.

Lebih lanjut, AFP Papua berharap Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Michael Victor Sianipar dapat segera membuka ruang komunikasi untuk mencari penyelesaian terbaik. Menurut Daud, dialog diperlukan agar persoalan di tingkat organisasi tidak semakin berlarut-larut.