NADIKABAR.COM — PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan sejumlah mitra BUMN untuk mendukung operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang ditargetkan mulai berjalan bertahap pada 1 Oktober 2026.
“Mudah-mudahan 1 Oktober mulai bekerja,” kata Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) seusai rapat koordinasi KDKMP di Jakarta, Selasa.
Zulhas mengatakan penandatanganan kerja sama tersebut menjadi bagian dari persiapan agar KDKMP dapat menjalankan fungsi penyaluran sejumlah barang serta layanan kepada masyarakat.
“Oleh karena itu tadi BUMN, Saudara-saudara lihat, tanda tangan PKS,” ujar dia.
Penandatanganan kerja sama melibatkan antara lain Perum Bulog, PT Pupuk Indonesia (Persero), ID FOOD, PT Pos Indonesia (Persero), PT Pertamina Patra Niaga, serta PT Kimia Farma Trading & Distribution.
Agrinas juga menandatangani kerja sama dengan bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yakni Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
Menko Pangan mengatakan KDKMP disiapkan menjadi salah satu saluran penyaluran pupuk, beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), bantuan pangan, serta LPG 3 kilogram.
Selain komoditas tersebut, KDKMP juga diarahkan menyediakan sejumlah layanan kepada masyarakat, antara lain BRILink, program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) dari PNM, serta pembayaran listrik.
“Nanti 1 Oktober sudah ada manajer, pupuk harus masuk ke situ, penyalurannya melalui Kopdes. Beras SPHP, bantuan pangan, kemudian gas 3 kilo, pupuk,” ucap Zulhas.
Pemerintah selanjutnya akan mengevaluasi tahap awal operasional KDKMP pada 7 Oktober dengan melibatkan para deputi dan perwakilan direksi BUMN terkait.
"Tanggal 7 Oktober kita akan evaluasi dengan deputi dan wakil-wakil, para dirut," tutur Menko Pangan.
Evaluasi tersebut dilakukan untuk melihat KDKMP yang telah terisi dan mulai menjalankan kegiatan setelah tahapan operasional dimulai.
Pada 15 Oktober, pemerintah juga berencana menugaskan sejumlah pejabat untuk turun langsung ke KDKMP sebagai pramuniaga guna melihat pelaksanaan kegiatan koperasi di lapangan.
“Saya jadi pramuniaga di koperasi mana, (Menteri Koperasi) Pak Ferry jadi pramuniaga di koperasi mana, untuk memperlihatkan kepada publik bahwa koperasi kita sudah mulai berjalan sesuai dengan yang diharapkan,” ungkap Zulhas.
Namun demikian, ia menjelaskan bahwa operasional KDKMP tidak akan berlangsung serentak pada seluruh koperasi.
“Mungkin belum semua, tapi secara bertahap,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyebut sekitar 23.000 bangunan KDKMP telah selesai dibangun.
Dari jumlah tersebut, sekitar 17.000 koperasi menjalani proses verifikasi dan validasi sebelum diserahterimakan kepada desa untuk dioperasikan.
Pemerintah menargetkan sebanyak 30.000 KDKMP dapat beroperasi hingga akhir 2026.
