NADIKABAR.COM — Polri menjatuhkan vonis pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta terkait kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Polri menegaskan tidak memberikan toleransi terhadap segala bentuk penyalahgunaan wewenang yang dilakukan anggotanya.
"Kami ingin menegaskan kembali bahwa Polri tidak memberikan toleransi terhadap setiap bentuk penyalahgunaan wewenang oleh anggota," kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Dia mengatakan anggota Polri punya kewajiban menjalankan tugas sesaui aturan yang ada. Dia menegaskan tak boleh menyalahgunakan wewenang.
"Setiap personel memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas sesuai ketentuan hukum, standar operasional prosedur, serta kode etik profesi yang berlaku," ujarnya.
Diketahui, Polri menggelar Sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) terhadap Ahrie Sonta. Hasilnya, Ahrie Sonta dipecat dari anggota Polri.
