"Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden," ujarnya.

AHY menjelaskan bahwa Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur bahwa MPR memilih wapres pengganti dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.

Karenanya, kata dia, Partai Demokrat menyerahkan sepenuhnya proses pengusulan tersebut kepada Prabowo dan menghormati hak pemilihan dari MPR.

"Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan wakil presiden," jelasnya.